Yogyakarta (ANTARA) - Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keprihatinan atas arah transformasi dan kebijakan nasional di bidang kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan, profesionalisme, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Melalui pernyataan bertajuk "Suara Keprihatinan Bulaksumur" di Kampus UGM, Yogyakarta, Rabu, para guru besar menyampaikan pandangan kritis terhadap sejumlah kebijakan bidang kesehatan.
Pernyataan itu merupakan kelanjutan dari dari hasil "Pemikiran Bulaksumur".
Pada poin pertama pernyataan itu, transformasi layanan kesehatan dinilai telah bergeser dari orientasi pada keselamatan pasien dan nilai kemanusiaan menjadi pendekatan yang lebih menekankan keuntungan finansial.
Hal itu, menurut Dewan Guru Besar UGM mengakibatkan terjadinya eksploitasi tenaga kesehatan dan pelanggaran etika kedokteran/kesehatan.
Poin kedua menyoroti berkurangnya peran rumah sakit milik Kementerian Kesehatan dan beberapa rumah sakit daerah sebagai rumah sakit pendidikan.
Penerapan sejumlah kebijakan yang dinilai tidak akomodatif dikhawatirkan menghilangkan fungsi sinergi dan kolaborasi antara rumah sakit dan institusi pendidikan, khususnya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pada poin ketiga, Dewan Guru Besar UGM mengungkapkan keprihatinan atas penggunaan kekuasaan yang berpotensi menghilangkan independensi profesi kedokteran dan kesehatan yang mencakup penguasaan terhadap konsil dan kolegium yang seharusnya menjadi penjaga utama keilmuan dan profesionalitas profesi.
Poin keempat menyoroti adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan untuk mengintimidasi dan memecah belah profesi kedokteran dan kesehatan, yang dapat merusak keutuhan serta solidaritas internal profesi tersebut.
Dewan Guru Besar UGM mengajak seluruh pihak menjaga muruah pendidikan kedokteran dan kesehatan melalui komitmen bersama, sinergi, dan kolaborasi demi peningkatan derajat kesehatan bangsa.
