Delegasi buruh Indonesia bawa isu strategis ketenagakerjaan di ILC Jenewa

Senin, 2 Juni 2025 19:45 WIB

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat saat menghadiri Konferensi Buruh Internasional (ILC) ke-113 di Jenewa, Swiss, Senin (2/6/2025). ANTARA/HO-KSPSI

Jakarta (ANTARA) - Delegasi buruh Indonesia membawa isu strategis seputar dinamika ketenagakerjaan global pada Konferensi Buruh Internasional (ILC) ke-113 yang digelar di Jenewa, Swiss, Senin (2/6).

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus pemimpin delegasi buruh Indonesia Jumhur Hidayat menegaskan bahwa keikutsertaan dalam konferensi ini bukan hanya sekadar perjalanan seremonial.

"Ini adalah momen krusial untuk menunjukkan bahwa buruh Indonesia memiliki pandangan dan strategi yang jelas dalam menghadapi masa depan dunia kerja yang semakin kompleks," ungkap Jumhur.

Konferensi yang diselenggarakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) ini berlangsung selama dua pekan dan mengangkat tiga isu utama yang mendapat perhatian global, yaitu bahaya biologis di tempat kerja, pekerja platform digital, dan formalisasi pekerja informal.

Baca juga: Ekonom nilai penghapusan batas usia kerja bisa jadi solusi di tengah PHK

Ketiga isu ini tidak hanya relevan secara internasional, tetapi juga sangat dekat dengan kenyataan yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia. Menurut Jumhur, isu bahaya biologis di tempat kerja sangat relevan bagi sektor-sektor tertentu di Indonesia, seperti kesehatan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Di sektor-sektor tersebut, pekerja sering kali terpapar bahan berbahaya tanpa perlindungan yang memadai.

“Selain itu, pekerja platform digital seperti pengemudi ojek daring dan kurir aplikasi menghadapi tantangan besar yang belum sepenuhnya diatasi oleh kebijakan nasional,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun dunia bergerak menuju era digital, kerangka hukum yang melindungi pekerja tertinggal jauh. "Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusun regulasi baru yang lebih adil, fleksibel, dan mengutamakan kepentingan buruh," tambah Jumhur.

Baca juga: Membuka akses buruh miliki saham perusahaan, tak sekadar mimpi

Dalam hal formalisasi pekerja informal, Jumhur juga menyoroti kenyataan bahwa banyak pekerja formal di Indonesia justru terdorong ke sektor informal akibat sistem kerja kontrak jangka pendek, outsourcing, serta minimnya perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

ILC kali ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memberikan pandangan dan kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan global. "Jenewa menjadi ruang di mana buruh tidak hanya menuntut, tetapi juga menawarkan solusi dan menjadi bagian dari perubahan," ujar Jumhur.

Partisipasi Indonesia dalam forum ini, lanjutnya, menggambarkan bahwa dunia kerja Indonesia tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan global.

"Dengan keterlibatan yang kuat, kami berharap delegasi buruh Indonesia dapat membawa pulang hasil diskusi serta semangat baru untuk memperkuat gerakan buruh di dalam negeri, mendorong kebijakan yang berpihak pada buruh, dan membangun sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan pada keadilan sosial dan keberlanjutan," tutup Jumhur.