Arie Sudjito dorong politik pembangunan selaras Pancasila dan konstitusi

Senin, 7 Juli 2025 11:39 WIB

Arie Sudjito, Wakil Rektor UGM dan sosiolog dalam Seminar Kebangsaan: Praktek Ideologi Pancasila dan Konstitusi dalam Pembangunan Daerah, Minggu (6/7/2025). (Istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Arie Sudjito, Wakil Rektor UGM dan sosiolog, menekankan pentingnya menjadikan ideologi Pancasila dan konstitusi sebagai pedoman utama dalam politik pembangunan daerah. Ia menyayangkan kecenderungan sebagian pihak yang baru mengingat Pancasila hanya saat muncul persoalan.

“Padahal, seperti disampaikan Ganjar Pranowo, Pancasila adalah kekuatan ideologis yang justru diapresiasi oleh parlemen Malaysia. Mereka melihat Indonesia mampu membangun karakter bangsa berlandaskan ideologi,” kata Arie Sudjito dalam Seminar Kebangsaan: Praktek Ideologi Pancasila dan Konstitusi dalam Pembangunan Daerah, Minggu (6/7/2025).

Menurut Arie, tantangan utama saat ini adalah bagaimana agar generasi muda tidak tercerabut dari akar ideologi bangsa dan tetap terhubung dengan sejarah. Ia menyoroti ironi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang seringkali jauh dari realitas sosial.

“Kenapa setelah masalah selesai, semuanya ditelan hingar-bingar? Sejak kemerdekaan, jebakan dan pola yang sama berulang. Ada tubrukan kebijakan dengan realitas masyarakat. Akibatnya, narasi formal dalam kebijakan sering berjarak dengan kondisi nyata. Problem kemiskinan, ketimpangan, demokrasi yang dangkal, semua butuh dorongan agar anak muda mampu mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Arie juga mengingatkan bahwa di tengah kemerosotan nilai demokrasi, edukasi politik kepada rakyat harus dijalankan secara aktif. Ia mendorong partai politik tidak malu menunjukkan kerja nyata dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Ia menyoroti program aduan masyarakat kepada Wali Kota Yogyakarta agar tidak hanya menjadi sarana komplain, tapi bisa melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Harapannya, lewat partisipasi terbentuk orkestrasi kerja. Bukan hanya oleh mereka yang sregep bekerja saja. Ajak juga mitra kampus untuk terlibat. Bedah rumah, misalnya, itu adalah bentuk pemberdayaan. Pemerintah harus aktif, dirasakan rakyat. Kampung perlu dikenali, dimobilisasi. Ajak perguruan tinggi, hadirkan komunitas belajar, adakan KKN di sekitar kampus. Semua bisa dimulai dari kolaborasi,” jelasnya.

Seminar kebangsaan ini diselenggarakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, dengan menghadirkan pembicara utama Ganjar Pranowo (Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan politisi muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menegaskan bahwa struktur partai akan mendukung penuh kerja pemerintah daerah melalui kerja tiga pilar partai. Ia menekankan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

“Dasar ideologi Pancasila 1 Juni yang digali Bung Karno dan nilai-nilai konstitusi harus menjiwai praktek kepemimpinan. Seluruh hasil pembahasan seminar kebangsaan ini akan disusun dalam bentuk buku agar bisa diakses secara lebih luas,” kata Eko Suwanto. (*)