Yogyakarta (ANTARA) - Aryo Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan, menegaskan pentingnya kepemimpinan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan nyata. Kolaborasi lintas elemen, menurutnya, menjadi kunci untuk mencari solusi atas persoalan perkotaan seperti di Yogyakarta.
Dalam Seminar Kebangsaan: Praktek Pancasila dan Konstitusi dalam Pembangunan yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam rangka Bulan Bung Karno, Aryo Seno menyampaikan bahwa pelibatan anak muda sangat penting dalam pembangunan berbasis ideologi bangsa.
“Membahas Pancasila dan konstitusi di Bulan Bung Karno adalah momen penting. Setelah berhasil punya Wali Kota seperti Pak Hasto Wardoyo, perlu dijalankan program-program yang melibatkan partisipasi kaum muda,” ujar Aryo Seno, Minggu (6/7/2025).
Seminar ini turut menghadirkan Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemerintahan dan otonomi daerah, yang menyampaikan pidato kunci. Hadir pula Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Rektor UGM sekaligus sosiolog, Arie Sudjito.
Ganjar menekankan pentingnya terus menggelorakan semangat Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga prinsip itu harus dijalankan oleh setiap kader PDI Perjuangan, termasuk oleh kepala daerah seperti Hasto Wardoyo.
Dalam kesempatan itu, Hasto Wardoyo menceritakan pengalaman lapangannya saat menjalankan program bedah rumah. Ia menyoroti kasus seorang warga yang tinggal di rumah sempit dan becek hanya 300 meter dari RS Bethesda, yang meninggal akibat leptospirosis.
“Bayangkan, itu berada di kawasan sumbu filosofi, hanya beberapa meter dari titik nol. Pesan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri soal pentingnya bounding benar-benar saya rasakan. Datangi rumah warga, hayati kemiskinannya, dan hadirkan kebijakan sebagai bentuk praktek Pancasila dalam tindakan,” ujar Hasto.
Ia juga menyoroti persoalan ekonomi nasional yang masih bersifat patologis, seperti sistem yang dikuasai oleh kapitalis, serta ketimpangan distribusi modal.
“Di kota ini, kami hadir untuk yang miskin. Harus ada jejak kebijakan yang nyata. Dalam program 100 hari kerja, kami dorong gotong royong, termasuk lewat produksi batik Segoro Amarto oleh warga. Kalau sudah ditetapkan sebagai kota batik dunia, harus ada produknya sendiri. Jangan lagi beli batik print dari luar, kita dorong batik cap manual hasil padat karya,” jelas Hasto.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik yang cepat dan penguatan ekonomi rakyat menjadi bagian utama dari gerakan perubahan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menekankan bahwa seluruh struktur partai mendukung penuh program kerja 100 hari Wali Kota Yogyakarta yang selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.
“Seluruh hasil seminar kebangsaan akan kami susun dalam bentuk buku, termasuk materi seputar program 100 hari perubahan Yogyakarta. Masih ada PR ke depan. Berdasarkan Pancasila dan konstitusi, kita harus bekerja sungguh-sungguh untuk membahagiakan hati rakyat,” ujar Eko Suwanto. (*)
