Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen menurunkan angka kemiskinan setiap tahun di atas 1 persen dari target 7,46 persen menjadi di bawah lima persen selama kepemimpinan Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.
Wakil Bupati Sleman yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Danang Maharsa di Sleman, Senin, mengatakan data kemiskinan ada 2025 ini, penurunan hanya sedikit dibandingkan 2024 karena kondisi pasca COVID-19 dan perekonomian yang lesu.
"Secara prinsip, kami sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Sleman sedang menggalakkan tiga program penanggulangan kemiskinan," kata Danang Mahasarsa.
Ia mengatakan tiga hal yang dilakukan oleh Pemkab Sleman, yakni penurunan kemiskinan dengan melakukan pendampingan, pemberdayaan dan pemberian peningkatan pendidikan warga miskin yang ada di Sleman. Pendampingan yang dimaksud, warga miskin yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk membuat produk UMKM, akan didampingi dengan bantuan dari Dinas UMKM dan Koperasi mulai dari pelatihan hingga kredit lunaknya.
Baca juga: Wabup Sleman tegaskan penanggulangan kemiskinan kewajiban semua OPD
Selain itu, pendampingan bagi anak-anak kurang mampu yang lulus sekolah yang berkeinginan memiliki keterampilan kerja, maka akan diberi pelatihan kerja oleh Balai Latihan Kerja Sleman.
"Jadi, peningkatan kapasitas dan kemampuan warga miskin untuk bisa berusaha untuk mencukupi perekonomian mereka," katanya.
Lebih lanjut, Danang mengatakan Pemkab Sleman juga melakukan pendampingan usaha. Khusus masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa ditingkatkan perekonomian dengan program, contohnya lansia, disabilitas dan orang yang memiliki penyakit tahunan yang secara fisik dan mental tidak bisa diberdayakan.
"Untuk itu, Pemkab Sleman memberikan program bantuan langsung tunai, pemberian sembako, dan tunjangan hidup minimal dapat mencukupi kebutuhan pokok setiap bulannya," katanya.
Danang Maharsa menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga berusaha memutus mata rangkai kemiskinan dari orang tuanya, agar nanti kemiskinan dari orang tua tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Biasanya, ketidakberuntungan ini hanya bisa diputus dengan memberikan beasiswa bagi anak-anak warga miskin ini secara gratis agar lulus sarjana.
Baca juga: Pemkab Sleman prioritaskan penanggulangan kemiskinan melalui tiga kegiatan
Tujuannya, agar nanti terbebas dari kemiskinan, Pemkab Sleman menyediakan program Sleman Pintar. Saat ini, ada 600 anak kurang mampu yang telah dikuliahkan selama 3,5 tahun ini. Minimal anak-anak lulusan SMA/SMK dari keluarga tidak mampu bisa mengenyam sarjana. Harapannya mereka bisa berkompetisi mencari peluang di dunia kerja.
Salah satu program untuk memutus rantai kemiskinan adalah program beasiswa pendidikan Sleman Pintar Plus-Plus Pendidikan. Mereka juga diikutkan program magang untuk memberikan pengalaman kerja bagi penerima Sleman Plus-plus Pendidikan.
"Setelah lulus, Pemkab Sleman juga masih memiliki tanggung jawab mencarikan kerja supaya anak-anak ini mendapatkan kerja, minimal memiliki pekerjaan sehingga tidak tergantung pada orang tua," katanya.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Sleman Sarastomo Ari Saptoto mengatakan kepemimpinan Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa sangat baik dalam percepatan penanganan kemiskinan. Data Kemiskinan sangat penting dalam penanganan kemiskinan.
Kabupaten Sleman juga mengelola data kemiskinan lokal dimulai dari musyawarah padukuhan, kemudian kalurahan, kemudian kami olah datanya menjadi surat keputusan bupati. Kepemimpinan Bupati Sleman Harda Kiswaya - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan anggota DPRD Sleman sangat mendukung dilakukan pemutakhiran data kemiskinan lokal sebagai pondasi penanganan kemiskinan dibutuhkan penyusunan data kemiskinan.
Baca juga: Pemkab Sleman gandeng sejumlah mitra entaskan kemiskinan melalui pendidikan
"Kami diberi anggaran untuk melaksanakan musyawarah tingkat padukuhan dan kalurahan untuk data kemiskinan. Data itu yang digunakan oleh Pemkab Sleman dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan. Dari data itu, kita mengetahui proses-proses penurunan kemiskinan," katanya.
Ia mengatakan penurunan kemiskinan pada 2024 sesuai data BPS, kemiskinan di Sleman sebesar 7,46 persen. Sedangkan kemiskinan lokal yang dilakukan Pemkab Sleman sebesar 7,48 persen. Ada perbedaan tipis. Hal yang mendasar, data kemiskinan dari BPS tidak menyebut nama dan alamatnya atau by name by address, sedangkan data kemiskinan yang dibuat oleh Pemkab Sleman ada by name by address.
"Dengan adanya data lokal dengan by name by address, Wakil Bupati Sleman selaku ketua TKPK, sudah dapat mentargetkan angka penurunan, program-program yang dapat dilaksanakan dan sasaran apa, dan di mana lokasinya," katanya.
Baca juga: Wabup Sleman tegaskan pendidikan jadi pilar utama penanggulangan kemiskinan
Baca juga: Wabup: Anak dari KK miskin di Sleman harus dapat akses pendidikan
Baca juga: Harda Kiswaya Usung Program 'Sleman Pintar' untuk kurangi kemiskinan
