Mendagri instruksikan kepala daerah hindari pesta mewah dan perjalanan luar negeri

Senin, 1 September 2025 19:40 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kiri), KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono (ketiga kiri), KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (ketiga kanan), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan), Kepala BIN Muhammad Herindra (kanan) menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Menhan menegaskan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan kepada Polri dan TNI untuk tetap solid dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas dalam mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia serta untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang terukur dan tegas atas pelanggaran hukum yang terjadi seperti pembakaran gedung pemerintahan, penjarahan rumah pribadi hingga pengrusakan fasilitas umum. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

Ia juga pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.

"ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain itu, Tito juga mengingatkan pejabat daerah agar berhati-hati saat menyampaikan pernyataan publik.

Ia menekankan, setiap pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, instruksi Mendagri Tito sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.

“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.

Lebih jauh, Iwan menekankan bahwa pola komunikasi pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan ketenangan. Kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataannya tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.

“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.

Iwan juga mendukung strategi pemerintah yang mengedepankan pendekatan empati ketimbang hanya mengandalkan aspek keamanan. Menurutnya, cara ini lebih efektif untuk menurunkan tensi sosial sekaligus menjaga stabilitas di daerah.

“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga,” tuturnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendagri: Kepala daerah hindari pesta mewah dan perjalanan luar negeri