Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menekankan pentingnya optimalisasi iuran wajib anggota sebagai sumber pembiayaan internal dalam mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan kekuatan koperasi tidak hanya bergantung pada pembiayaan eksternal dari perbankan, tetapi juga pada partisipasi aktif anggotanya.
“Kalau 10 ribu anggota menyetor simpanan wajib Rp25 ribu per bulan, koperasi bisa menghimpun Rp250 juta tiap bulan, atau hampir Rp1,5 miliar setahun,” ujar Zabadi dikutip dari keterangan pers kementerian yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan pengajuan pembiayaan ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hanyalah salah satu opsi.
Menurut dia, sumber daya internal dari anggota koperasi, seperti simpanan wajib dan sukarela, memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan operasional koperasi secara mandiri.
Zabadi dalam rapat koordinasi regional di Batam, Jumat (19/9), mengkritisi rendahnya jumlah anggota di beberapa koperasi desa. Menurut dia, situasi itu menjadi tantangan serius yang harus diatasi bersama oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan.
Ia mendorong strategi yang mengaitkan keanggotaan koperasi dengan akses terhadap barang bersubsidi sebagai cara efektif untuk meningkatkan jumlah anggota.
“Kalau non-anggota tidak bisa belanja, maka otomatis mereka terdorong jadi anggota. Inilah strategi marketing koperasi,” ucapnya.
Zabadi juga menegaskan pentingnya percepatan sosialisasi skema pembiayaan guna mendukung operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia. Pemahaman yang utuh terhadap alur pencairan dana dari bank Himbara menjadi penting dalam memastikan koperasi dapat segera berjalan efektif.
Ia juga meminta agar proses pencairan dana dipermudah. Bank penyalur tidak akan mencairkan dana langsung ke koperasi, melainkan kepada mitra bisnis sebagai pemasok komoditas.
Sejak pekan lalu, bank-bank Himbara telah mulai menggelar sosialisasi mengenai mekanisme pencairan dana pinjaman serta penyusunan proposal bisnis.
Targetnya, ia mengatakan sebanyak 16 ribu hingga 20 ribu koperasi dapat memperoleh akses pembiayaan dari Himbara pada 2025, sehingga koperasi-koperasi tersebut bisa mulai beroperasi pada Oktober nanti.
Setiap koperasi berpeluang mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar, yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi infrastruktur, seperti pembangunan gudang penyimpanan dan pengadaan kendaraan operasional berupa truk.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkop dorong KDKMP optimalkan iuran anggota untuk operasional
