Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perlu ada perombakan sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari hulu ke hilir untuk menanggapi kasus keracunan yang terus-menerus terjadi belakangan ini.
"YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur juga standar makanan dalam MBG. Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat," kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh dan mengedepankan keamanan pangan dalam MBG yang memenuhi beberapa prinsip, keamanan, kesehatan dan keselamatan bagi konsumen.
"YLKI juga mendesak perlu ada pelatihan, standar, dan jaminan kebersihan (hygiene) sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk kehalalan food tray (ompreng) harus bisa dijamin. Jika terbukti ompreng tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk ompreng," ujar dia.
Niti melanjutkan, pemerintah juga harus membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap Program MBG, sehingga aduan masyarakat bisa menjadi koreksi kebijakan MBG ke masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya akan membuka kanal aduan berupa nomor hotline atau WhatsApp yang dapat diakses seluruh masyarakat.
"Kami minta masyarakat juga turut berpartisipasi untuk membantu kami mengawasi, agar kami langsung ambil tindakan supaya enggak terjadi yang seperti ini (keracunan). Kami sedang siapkan beberapa nomor hotline-nya, Insyaallah semoga besok bisa kita umumkan," kata Nanik.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: YLKI nilai perlu ada perombakan sistem Program MBG dari hulu ke hilir
