Kanwil BPN DIY pastikan kepastian hukum pembayaran UGR Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pembayaran uang ganti kerugian sekaligus pelepasan hak atas tanah untuk pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo.

Acara berlangsung di Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman pada Selasa (30/9).

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kepala Kantor Wilayah BPN DIY Sepyo Achanto selaku Ketua merangkap Anggota Panitia, Direktur Jasamarga Jogja Solo, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN DIY Yery Agung Nugroho, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Imam Nawawi.

Pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak ini merupakan bagian dari tahapan strategis dalam percepatan pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui kegiatan ini, pemerintah memastikan bahwa hak-hak masyarakat pemilik tanah memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil BPN DIY Sepyo Achanto di Sleman, Selasa, menegaskan bahwa pembayaran ganti kerugian ini tidak semata transaksi finansial, melainkan juga wujud kepastian hukum atas hak masyarakat.

“Mekanisme yang dijalankan menjamin bahwa setiap bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dihargai secara layak dan manusiawi,” ujarnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan perekonomian regional, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Pewarta : SP
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026