Setahun Prabowo, politik akomodatif dan upaya jaga stabilitas nasional

Senin, 20 Oktober 2025 12:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Senin (20/10/2025), tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan.

Dalam rentang waktu yang tergolong singkat itu, sebuah corak pemerintahan terbentuk, yakni politik akomodatif yang berusaha merangkul berbagai kekuatan politik.

Alih-alih memperpanjang polarisasi pascapemilu, Prabowo memilih jalur konsolidasi dengan berbagai pihak yang sebelumnya berseberangan.

Langkah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk meredam ketegangan politik sekaligus memperkuat fondasi stabilitas nasional pada tahun pertama pemerintahannya.

Dalam banyak kesempatan, Prabowo kerap kali menegaskan tentang pentingnya kedewasaan dalam berpolitik.

"Yang kalah harus legowo, dan yang menang harus merangkul," ujarnya. Prinsip itu bukan sekadar retorika, melainkan menjadi arah kebijakan politiknya.

Baca juga: Mensesneg: Setahun Prabowo-Gibran, banyak capaian meski belum sempurna

Merangkul yang berseberangan

Salah satu contoh paling nyata dari pendekatan akomodatif tersebut terlihat pada komposisi Kabinet Merah Putih. Prabowo membuka ruang bagi figur-figur dari berbagai latar belakang politik untuk ikut mengelola pemerintahan.

Langkah itu terlihat ketika dirinya menunjuk Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu merupakan pesaing Prabowo di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, berpasangan dengan Anies Baswedan.

Prabowo juga menggandeng politisi PKB lainnya yaitu Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan, yang merupakan usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai itu baru merapat ke koalisi Prabowo usai pilpres berakhir.

Langkah politik akomodatif ala Prabowo itu nampaknya terus dijalankan. Terbaru, nama Mahfud MD, yang juga menjadi lawan pada pilpres terakhir, santer akan masuk dalam jajaran anggota Komite Reformasi Polri.

Pola yang sama berulang. Mereka yang dulu menjadi lawan kini diajak bekerja sama.

Langkah Prabowo ini bukan manuver politik tanpa arah. Dia tengah berupaya membangun konsolidasi yang dirancang matang, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas politik agar pembangunan bangsa berjalan optimal.

Stabilitas politik

Dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Prabowo berhasil mengamankan dukungan mayoritas di parlemen. Dari total 580 kursi DPR, sekitar 470 atau 81 persen kini berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memilih tetap di luar pemerintahan dengan 110 kursi atau sekitar 19 persen.

Namun, PDI-P pun tidak menempatkan diri sebagai oposisi. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menegaskan perannya sebagai partai penyeimbang. PDI-P siap mendukung kebijakan yang pro-rakyat, namun juga tidak ragu mengoreksi jika ada kebijakan yang dianggap melenceng.

Konfigurasi politik ini menciptakan keseimbangan yang relatif sehat. Pemerintah memiliki basis dukungan kuat di parlemen, sementara mekanisme kontrol tetap terjaga lewat peran penyeimbang dari luar kekuasaan.

Hasilnya, hubungan eksekutif-legislatif dapat dikatakan berjalan relatif harmonis tanpa gejolak berarti. Ini merupakan kondisi yang jarang tercipta di tahun-tahun awal sebuah pemerintahan.

Saat terjadi dinamika demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu, Prabowo, bersama dengan pimpinan partai politik dan DPR segera melakukan sejumlah langkah mitigasi guna meredam gejolak. Gerak cepat tersebut terbukti berhasil meredakan situasi.

Dalam sistem politik Indonesia yang sering diwarnai tarik-menarik kepentingan, stabilitas semacam ini dapat dimaknai sebagai sebuah pencapaian.

Hubungan yang terjalin baik antar para pemangku kepentingan dapat membuat jalannya pemerintahan lebih fokus pada kebijakan substantif tanpa terjebak pada konflik yang berlarut-larut.

Baca juga: Prabowo kerja keras untuk rakyat selama setahun jadi presiden