Kulon Progo (ANTARA) - Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta kepada Badan Gizi Nasional untuk menambah kuota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola oleh Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kulon Progo.
"Kami meminta kepada Badan Gizi Nasional untuk memperluas dapur makan bergizi gratis (MBG). Sehingga koperasi merah putih di kalurahan bisa mendapatkan kuota SPPG untuk dikelola oleh koperasi," kata Fajar Gegana di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan kalau memang kuota SPPG di Kulon Progo dibatasi, dirinya minta kepada Badan Gizi Nasional untuk menambah kuota dan memperluas wilayah dapur.
Menurut dia, hal ini untuk mengurangi kuota SPPG yang hari ini masih mendapatkan kuota 2000-3000 porsi per hari. Hal ini perlu dikurangi dan diperluas secara kewilayahan, sehingga yang di pelosok-pelosok bisa dikelola oleh koperasi merah putih.
"Sekarang masih banyak yang kuota dapurnya ribuan. Mungkin perlu pemerataan wilayah sehingga satu dapur mungkin hanya memproduksi 500 pack per hari," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY ini.
Fajar mengatakan tujuannya untuk pemerataan dan pemberdayaan koperasi merah putih. Sehingga ke ke depannya akan terjadi trickle down efeck perputaran ekonomi di tingkat bawah karena lebih rata dari sisi pemberdayaan dan menyerap potensi lokal seperti beras, sayur dan produk ternak dari kalurahan masing-masing.
"Kalau per dapur produksinya tidak terlalu berlebihan kan juga mengurangi risiko keracunan," kata Ketua DPC PDI Perjuangan ini.
Selain itu jika memang kalurahan dengan koperasinya tidak mendapatkan kuota dapur MBG. Koperasi juga bisa mensuplai bahan bakunya. Sehingga harapannya koperasi tetap bisa menyerap potensi lokal dan perputaran ekonomi ditingkat bawah berjalan.
"Semoga bisa disinergikan antara koperasi dan program MBG. Untuk regulasi dapur MBG atau SPPG koperasi merah putih diperbolehkan membikin SPPG atau bekerja sama dengan SPPG untuk mensuplai bahan baku," katanya.
