Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengatakan kepemimpinan perempuan di tingkat desa mampu mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di tingkat desa menjadi inti dari pembangunan desa yang inklusif dan peduli perempuan dan anak," kata Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Dicky Yosepial saat menjadi narasumber dalam Webinar Lentera bertajuk "Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa" seperti diikuti di Jakarta, Selasa.
Meskipun demikian Dicky mengungkapkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Padahal pada umumnya, kata dia, jumlah perempuan mencakup hampir setengah dari populasi desa.
“Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan desa masih di bawah 30 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut Dicky menyampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menegaskan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan desa merupakan inti dari pembangunan desa yang peduli perempuan dan anak.
Kepemimpinan perempuan berkontribusi pada penguatan sistem layanan kesehatan yang lebih adil dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dicky mencontohkan praktik baik itu telah dilakukan di Desa Tambala, Sulawesi Utara. Di desa itu perempuan diberdayakan untuk mengolah bahan baku suplemen kesehatan berstandar.
“Inisiatif tersebut tidak hanya meningkatkan kesehatan keluarga, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memperkuat kemandirian perempuan desa,” kata Dicky.
Sebelumnya ia telah menyampaikan perempuan berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat desa, terutama untuk menghadapi persoalan stunting, keterbatasan layanan kesehatan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.
“Di sinilah peran perempuan menjadi sangat strategis. Dengan memberi ruang, akses, dan kesempatan yang setara, perempuan dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat desa yang sehat dan sejahtera,” kata Dicky.
Menurutnya, hingga saat ini desa masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari keterbatasan akses layanan, kekurangan tenaga dan fasilitas kesehatan, hingga persoalan gizi dan stunting.
“Prevalensi stunting nasional pada 2025 masih berada di kisaran 24 persen dan angkanya lebih tinggi di desa dibandingkan wilayah perkotaan,” ujarnya.
Dengan demikian ia mengingatkan pentingnya pemberdayaan terhadap perempuan agar mampu benar-benar memainkan peran untuk mengatasi beragam masalah itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendes: Kepemimpinan perempuan bawa pembangunan desa lebih inklusif
