Hubungan Indonesia-China pada tahun pertama Presiden Prabowo

Rabu, 31 Desember 2025 12:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri China Li Qiang, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, Pemimpin Besar Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menghadiri parade militer di Lapangan Tiananmen, Beijing pada Rabu (3/9/2025). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Beijing (ANTARA) - Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memulai babak baru politik luar negeri dengan bergabung sebagai anggota resmi kelompok negara-negara BRICS pada 6 Januari 2025.

Kelompok yang terdiri atas 11 negara yaitu Brazil, India, Rusia, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia dan Iran tersebut mewakili 50 persen populasi penduduk dunia dan sekitar 35 persen ekonomi global berdasarkan gabungan total Produk Domestik Bruto (PDB).

China sebagai salah satu negara pendiri BRICS tentu menyambut baik Indonesia masuk ke kelompok tersebut seraya mengatakan menantikan kontribusi nyata Indonesia untuk BRICS yang disebut-sebut sebagai forum koordinasi politik dan diplomatik negara-negara di belahan bumi selatan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Keaktifan Indonesia-China

Keaktifan politik luar negeri Indonesia tersebut terutama terlihat dalam banyaknya kunjungan pejabat negara terutama pada 2025, khususnya menggunakan momentum perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-China.

Pada paruh pertama 2025, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengunjungi Beijing dan Shenzhen, tepatnya pada 13-17 April.

Di Beijing, politisi asal PAN itu sudah bertemu dengan Ketua Komite Tetap Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) Wang Huning yang juga penasihat politik utama Presiden Xi Jinping sekaligus pejabat struktural tertinggi ke-4 dalam struktur pemerintah China.

"Kita membahas bagaimana China bisa membantu Indonesia. Dalam hal ini, saya sampaikan bahwa kita punya target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan China adalah satu-satunya negara di Asia yang pernah mendapat kesempatan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, bahkan sampai 10 persen beberapa tahun berturut-turut," kata Eddy Soeparno.

Berdekatan dengan kunjungan Eddy Soeparno, pada 21 April, dilakukan pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-China yaitu antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menlu China Wang Yi dan Menhan China Dong Jun di Beijing atau lazim disebut "2+2".

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menlu China Wang Yi dan Menhan China Dong Jun melakukan Pertemuan Tingkat Menteri Pertama Indonesia-China di Wisma Negara Diaoyutai, Beijing pada Senin (21/04/2025). ANTARA/Desca Lidya Natalia

"Ini adalah mekanisme 2+2 tingkat menteri pertama yang dimiliki oleh China dengan negara lain di dunia, sekaligus menandai terbentuknya kepercayaan politik dan kerja sama keamanan antara dua negara berkembang besar dan yang ekonominya sedang bangkit," kata Menlu Wang Yi dalam konferensi pers bersama.

Sementara Menlu Sugiono dalam pembicaraa itu mengatakan, Indonesia menekankan tiga poin utama kebijakan luar negeri yaitu komitmen untuk saling menghormati urusan dalam negeri, menolak campur tangan asing, dan menjunjung prinsip non-intervensi.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue (CSD) oleh Menlu Sugiono dan Menlu Wang Yi dengan fokus pada lima pilar kerja sama, yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan.

Indonesia dan China juga sepakat meningkatkan kerja sama penegakan hukum, termasuk bantuan hukum timbal balik, pertukaran intelijen, dan koordinasi operasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan ekstremisme.

Menyusul pertemuan 2+2, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga datang ke Beijing pada 21-22 Mei 2025 untuk bertemu dengan Menlu Wang Yi, Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) China Zheng Shanjie dan Wakil Sekretaris Jenderal CPPCC yang juga Wakil Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Sosial China Zhang Maoyu.

Baca juga: China dorong perdamaian pasca-gencatan senjata Kamboja-Thailand

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyebut sejauh ini tidak ada masalah serius dalam pelaksanaan investasi China.

"Sekarang sudah berjalan, enggak ada masalah yang serius. Tinggal kitanya saja harus kompak seperti China itu tadi semua 'briefingnya' satu bahasanya mereka. Boleh saja berbeda-beda tapi jangan berkelahi, jangan membuat suatu hal yang tidak masalah malah jadi bermasalah," ungkap Luhut.

Ia pun meyakini bahwa China akan terus berinvestasi di tanah air, termasuk juga kemungkinan ada kerja sama dengan Danantara.

"Kita ini kan selalu banyak bicara bagus-bagus, tapi terus 'what next'? Tiga kali Menlu Wang Yi mengingatkan ke saya mengenai itu dan karena China sangat puas dengan kerja sama 10 tahun ini, tinggal kita lanjutkan saja dan mereka sangat ingin lanjutkan, karena juga mereka dapat untung," ungkap Luhut.