Peringati 80 Tahun Jogja Ibu Kota Revolusi, Eko Suwanto ajak masyarakat cinta tanah air

Senin, 5 Januari 2026 10:40 WIB

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto berdiri khidmat menatap foto Presiden RI pertama Ir. Soekarno (istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Yogyakarta memberi sumbangsih sejarah penting bagi keindonesiaan pada masa revolusi pascakemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sebagai bangsa yang baru merdeka, pemerintahan Republik Indonesia menghadapi ujian berat akibat aksi pasukan NICA Belanda yang menduduki Ibu Kota Jakarta.

Presiden RI Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengambil langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan dengan menetapkan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946.

"Momentum Yogyakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia, saat dwitunggal Presiden RI Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta naik kereta api ke Yogyakarta dan memimpin revolusi melawan penjajah, penting untuk direfleksikan dan selalu diingat. Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan RI," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu (4/1/2026).

Sesuai catatan Arsip Nasional, Yogyakarta berstatus sebagai Ibu Kota Republik Indonesia pada 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949.

Perpindahan ibu kota dilakukan secara rahasia mengingat kondisi Jakarta yang saat itu tidak aman.

Rombongan Soekarno-Hatta beserta para menteri kabinet tinggal selama tujuh pekan di kompleks Pakualaman sambil menunggu proses perbaikan Istana Negara Gedung Agung yang rusak pascapendudukan Jepang.

Eko Suwanto menjelaskan, pengumuman perpindahan pemerintahan Republik Indonesia disampaikan oleh Wakil Menteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta pada malam hari, setelah rombongan Presiden tiba di Yogyakarta pada 4 Januari 1946.

Sejumlah kementerian juga berkedudukan di Yogyakarta, di antaranya sebagian Kementerian Penerangan yang mencakup bagian Politik Dalam Negeri serta bagian Pers dan Publikasi.

Dalam pidatonya, Mr. Ali Sastroamidjojo menyampaikan bahwa alasan pemindahan pusat pemerintahan adalah kondisi Jakarta yang tidak aman serta kebutuhan penyempurnaan organisasi pemerintahan dalam negeri.

"Apa makna penting bagi kita semua, lintas generasi penerus bangsa, terkait Yogyakarta sebagai Kota Republik? Ada peran sejarah kebangsaan yang penting dan harus terus disuarakan dari Yogyakarta. Kita harus selalu ingat bagaimana peran Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Pakualam VIII yang dengan keberanian luar biasa mendukung pemindahan pusat pemerintahan ke Jogja serta memfasilitasi jalannya pemerintahan saat itu," ujar Eko Suwanto.

Eko Suwanto menambahkan, semangat menjaga kedaulatan bangsa perlu terus digelorakan dengan meneladani perjuangan para tokoh revolusi kemerdekaan.

Menurutnya, hal itu dapat diwujudkan melalui penumbuhan rasa cinta tanah air, persatuan, serta upaya menjaga kedaulatan bangsa di seluruh lini kehidupan kebangsaan guna mewujudkan Indonesia yang berkeadaban, adil, dan semakin sejahtera.

"Meneladani langkah para pejuang revolusi kemerdekaan Indonesia di masa kini bisa kita jalankan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan, dan jaga kedaulatan bangsa di segala lini kehidupan kebangsaan," kata Eko Suwanto (*)