Kulon Progo (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai pemilihan kepala daerah dipilih DPRD menyebabkan pembangunan berisiko tidak berbasis pada kebutuhan publik dan kemunduran demokrasi karena rakyat sebagai kekuasaan tertinggi akan kehilangan hak memilih langsung.
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif dan Legislatif DPC PDI Perjuangan Kulon Progo Pancar Topodriyo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan efisiensi dan stabilitas politik tidaklah benar.
"Stabilitas politik bermuara pada rakyat karena rakyat berpengaruh besar berjalannya demokrasi di negara ini, dan alasan efisensi tentunya juga tidak benar karena tentu biaya politik menjadi besar karena pengondisian elit,dan mahar politik," kata Pancar.
Ia mengatakan sejak tahun 2005 Indonesia telah menerapkan pilkada langsung sebagai bagian dari reformasi demokrasi, apabila nanti kembali sebelum 2005 kepala daerah dipilih oleh DPRD berarti kemunduran demokrasi, dan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi akan kehilangan hak memilih langsung.
"Artinya kekuasaan terkonsentrasi pada elit partai yang duduk di DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi. Hal tersebut tentunya juga punya dampak buruk pada potensi jual beli jabatan,legitimasi kepala daerah akan melemah dan kepala daerah tidak punya mandat langsung dari rakyat," katanya.
Lebih lanjut, Pancar mengatakan pilkada tidak langsung diikuti risiko akuntabilitas juga berubah,karena pilkada langsung kepala daerah bertanggung jawab sepenuhnya pada rakyat.sedang kalau dipilih oleh DPRD tentu bertanggung jawab pada elit politik yg duduk di DPRD.
Menurutnya, yang tidak bisa terbantahkan arah dari perencanaan pembangunan juga akan memuaskan pada elit politik yang di DPRD ketimbang untuk rakyat. Musyawarah rencana pembangunan juga tentu berisiko hanya formalitas saja. Padahal musrenbang sangat nyata dampaknya bagi rencana pembangunan prioritas untuk masyarakat yang merupakan dampak nyata bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan.
"Tentu jika tidak dilaksanakan akan berimbas pada ketimpangan wilayah, layanan publik yang tidak maksimal, program yang tidak tepat sasaran dan ketidakpuasan sosial tentu akan meningkat," katanya.
