Deregulasi syarat percepatan IKN sebagai "ibu kota politik"

Kamis, 15 Januari 2026 15:00 WIB

Helikopter Super Puma yang membawa Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan tiba di helipad Istana Negara IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026) petang. ANTARA/HO-Sekretariat Presiden/aa. (Handout Sekretariat Presiden)

Jakarta (ANTARA) - Berbicara tentang progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kita diingatkan kembali dengan momen terakhir Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Oktober 2024.

Momen tersebut sebagai agenda terakhir Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjelang momentum transisi pemerintahan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pascapelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, perhatian publik mengarah pada agenda strategis pemerintahan baru, khususnya terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu pertanyaan krusial yang mengemuka ialah kapan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan resmi ke IKN.

Isu ini menjadi relevan mengingat kesinambungan proyek IKN sangat bergantung pada komitmen politik dan arah kebijakan pemerintah pasca-Presiden Joko Widodo. Sepanjang tahun 2025, intensitas pemberitaan mengenai dinamika pembangunan IKN turut memperkuat diskursus publik terkait kepastian dukungan dan prioritas pemerintah terhadap proyek strategis nasional tersebut.

Baca juga: Di IKN, Prabowo beri koreksi soal desain dan fungsi kepada OIKN

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin sore, 12 Januari 2026,menjadi momen penting dalam perjalanan pembangunan IKN.

Presiden disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono dan sejumlah jajarannya. Kehadiran Presiden Prabowo di IKN menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan kawasan tersebut berjalan sesuai rencana dan berkelanjutan.

Tancap gas

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar agenda seremonial sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, namun menegaskan keberlanjutan political will, serta “tancap gas” pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Tahap kedua pembangunan IKN tidak cukup hanya berbicara mengenai pendanaan. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah sinkronisasi fiskal, penguatan regulasi, serta komitmen politik yang konkret dan konsisten. Tanpa kepastian hukum, transparansi perizinan, dan tata kelola yang antikorupsi, IKN akan kesulitan menarik investasi jangka panjang. Bahkan, tanpa dukungan politik yang jelas, proyek ini terancam berjalan “setengah hati,” bahkan melenceng dari masterplan awal.

Keputusan strategis mengenai kelanjutan pembangunan IKN yang merupakan warisan kebijakan Presiden Joko Widodo sebenarnya telah memperoleh legitimasi politik, sebelum kehadiran Presiden Prabowo. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang secara eksplisit menetapkan bahwa proses perencanaan, pembangunan kawasan, dan pemindahan fungsi ibu kota diarahkan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Baca juga: Setkab sebut kunjungan Presiden Prabowo pertegas keberlanjutan IKN