Warga Umbulharjo syukuran karena talud Sungai Gajah Wong diperbaiki, Budi Waljiman: Aspirasi warga terus dikawal

Jumat, 16 Januari 2026 21:24 WIB

akil Ketua DPRD DIY dari Partai Gerindra Budi Waljiman, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Gerindra Marwoto Hadi, serta perangkat kalurahan dan kecamatan setempat meninjau talud Sungai Gajah Wong yang dibenahi. (ANTARA/HO-Tim media Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta)

Yogyakarta (ANTARA) - Warga Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, melakukan syukuran karena talud di bantaran Sungai Gajah Wong yang sempat jebol akibat banjir dua tahun lalu akhirnya diperbaiki dan mulai memberikan rasa aman bagi permukiman warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD DIY dari Partai Gerindra Budi Waljiman, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Gerindra Marwoto Hadi, serta perangkat kalurahan dan kecamatan setempat.

Perwakilan warga RT 45/RW 08 Rudi Susanto di Yogyakarta, Jumat, menceritakan awal kejadian robohnya talud terjadi sekitar pukul 19.00 WIB saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Talud yang berada tepat di belakang rumah warga tersebut sebelumnya rusak parah setelah tergerus arus Sungai Gajah Wong saat hujan deras pada November 2024. Kondisi itu sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi warga lanjut usia dan janda yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Talud di belakang rumah warga tiba-tiba roboh. Saat itu kami langsung kerja bakti agar kerusakan tidak meluas, lalu menghubungi dinas terkait,” ujarnya.

Upaya warga tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pada Juni 2025, pembangunan talud mulai direalisasikan dengan anggaran sekitar Rp700 juta untuk panjang kurang lebih 190 meter. Pekerjaan tersebut rampung pada Desember 2025, meski baru mencakup sekitar 60 persen dari kebutuhan pengamanan bantaran sungai secara keseluruhan.

“Alhamdulillah sudah tertangani meski belum 100 persen. Harapan kami pembangunan bisa dilanjutkan pada 2026 hingga tuntas, karena masih ada enam rumah yang talud di belakangnya sudah keropos dan membahayakan,” kata Rudi.

Ia menambahkan, sebagian besar warga terdampak merupakan lansia dan janda yang tidak mampu melakukan perbaikan secara mandiri. Karena itu, keberpihakan anggaran pemerintah dan pengawalan dari wakil rakyat sangat dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat kampung tidak terlepas dari keputusan politik dan skala prioritas anggaran.

“Pembangunan seperti ini merupakan hasil keputusan politik. Anggarannya ada, tinggal bagaimana keberpihakan dan fokusnya. Itu yang terus kami kawal,” kata Budi.

Ia menepis anggapan bahwa pembangunan di Kota Yogyakarta terhambat karena keterbatasan anggaran. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada keberanian menentukan prioritas kebijakan.

“Kelurahan Pandeyan misalnya hanya mendapat alokasi sekitar Rp600 juta. Cukup atau tidak, itu adalah keputusan politik. Ke depan, pembangunan harus terus kita dorong agar berkelanjutan,” tegasnya.

Budi menambahkan, sinergi antara DPRD provinsi dan DPRD kota menjadi kunci dalam mengawal aspirasi warga agar benar-benar terealisasi di lapangan. Ia bersama Marwoto Hadi berkomitmen fokus membantu pembangunan di wilayah DIY, termasuk Kota Yogyakarta.

“Contohnya penanganan sampah. Saya sudah menganggarkan program penanganan sampah di 45 kalurahan dan itu sudah disetujui. Ini bentuk nyata pengawalan aspirasi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Marwoto Hadi menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat.

“Fungsi dewan tidak lepas dari komunikasi timbal balik dengan masyarakat. Tidak mungkin satu anggota dewan mengetahui seluruh persoalan tanpa keterlibatan warga,” ujarnya.

Menurut Marwoto, forum-forum seperti syukuran dan kegiatan Sambung Rasa menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi secara langsung.

“Lewat kegiatan seperti ini, warga bisa menyampaikan kebutuhannya secara langsung. Harapannya, semangat membangun kampung bisa dilakukan bersama-sama,” katanya.