Menkes mendorong BPOM memfasilitasi investasi kejar 8 persen GDP

Rabu, 28 Januari 2026 17:48 WIB

Tangkapan layar - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (kiri) dalam acara ulang tahun BPOM ke-25, di Jakarta, Rabu (28/1/2026). ANTARA/HO-YouTube BPOM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan Budi (Menkes), Gunadi Sadikin mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menciptakan aturan yang menarik investasi guna mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Bagaimana cara kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen ini secara lebih konkret dan nyata. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia itu sekitar 1,5 triliun dolar AS. Jadi, kalau kita mau mencapai pertumbuhan naik dari 5 persen ke 1 persen saja, kita butuh pertumbuhan sebesar 15 miliar dolar AS. Karena itu, 1 persen dari 1,5 triliun," kata Budi di acara ulang tahun ke-25 BPOM di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan jika ingin pertumbuhan sebesar 1 miliar dolar AS di Indonesia, perlu ada investasi senilai 6 miliar dolar AS.

Untuk menaikkan angka pertumbuhan sebesar 1 persen, dari 5,5 persen menjadi 6,5 persen, perlu ada investasi senilai 90 miliar dolar AS.

Sementara itu, katanya, kenaikan sebesar 3 persen dari 5 ke 8 akan membutuhkan investasi sekitar 270 miliar dolar AS.

"Kita di pemerintahan menyadari bahwa pemerintahan nggak punya uang 270 miliar dolar AS itu," katanya,

Oleh karena itu, katanya, perlu kerja sama dari berbagai sektor guna mencapai angka tersebut. Dia mencontohkan, jika ingin sektor kesehatan berkontribusi sekitar 1 persen, perlu mencari investasi sebanyak 9 miliar dolar AS di bidang farmasi, alat kesehatan, dan pelayanan kesehatan.

"Kalau kita lihat GDP Indonesia 1,5 triliun dolar AS. Angka 1,5 triliun dolar AS kan hampir 23-24 ribu triliun (rupiah) kan. APBN kita kan cuma berapa? 3.700 (triliun rupiah). Jadi, pemerintah kontribusinya paling cuma 10 persen sampai 15 persen, sisanya itu harus dari swasta," katanya.

Dia menyebutkan sektor kesehatan Indonesia punya potensi untuk ditumbuhkan lewat investasi. Contohnya, melalui pengembangan obat, seperti Gammaraas, yakni sediaan immunoglobulin intravena (IVIG) yang bahan bakunya darah, yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem imun tubuh.

Dia menceriterakan pada saat pandemi COVID-19, tantenya membutuhkan obat tersebut. Namun, Indonesia tidak sempat mengimpor, hingga akhirnya tantenya meninggal.

Padahal, katanya, albumin, IVIG, Factor VIII, dan IX, termasuk 10 besar barang yang dibeli oleh RS-RS Kemenkes.

"Saya berasumsi rumah sakit di Indonesia juga gitu. Ini 100 persen impor. Bahan bakunya adalah darah. Darah ini Indonesia adalah produsen nomor 4 terbesar dunia. Karena kita penduduknya nomor 4," katanya.

Masalahnya, katanya, layanan kesehatan atau healthcare tidak masuk daftar untuk fokus hilirisasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dahulu, katanya, tidak ada yang mau berinvestasi di sediaan-sediaan ini, padahal banyak permintaannya. Hal itu karena ada regulasi yang mewajibkan harus badan usaha milik negara (BUMN) yang membuat produknya.

Namun, katanya, karena lamanya proses di BUMN, akhirnya dia dan Kementerian BUMN mengubah regulasi, sehingga pihak swasta boleh ikut mengembangkan. Hasilnya, enam bulan setelahnya, ada pihak swasta yang masuk.

"Nah ini adalah salah satu contoh yang saya minta bantuan dari teman-teman BPOM di hari ulang tahunnya agar mulai kita bersama-sama memfasilitasi investasi dari swasta untuk masuk," katanya.

Hal itu, katanya, agar angkanya tercapai, sehingga bisa mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pertumbuhan PDB, serta menciptakan lapangan kerja.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkes dorong BPOM fasilitasi investasi kejar 8 persen GDP