Irak tegaskan tolak campur tangan asing di tengah ancaman Trump

Jumat, 30 Januari 2026 10:45 WIB

Ilustrasi pesta demokrasi di Irak. /ANTARA/Anadolu/py (Anadolu)

Baghdad (ANTARA) - Administrasi kepresidenan Irak menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk campur tangan asing dalam politik domestik negara itu, menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan bantuan kepada Irak jika Nouri al-Maliki terpilih sebagai perdana menteri.

“Kepresidenan Republik Irak menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk intervensi eksternal dalam urusan politik Irak,” bunyi pernyataan kantor kepresidenan pada Kamis (29/1).

Pada Selasa, Trump mengatakan AS tidak akan memberikan bantuan kepada Irak apabila al-Maliki kembali menjabat sebagai perdana menteri. Trump menilai, pada periode terakhir al-Maliki berkuasa, negara tersebut terjerumus ke dalam kemiskinan dan kekacauan total.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis, Kantor Presiden Irak menegaskan bahwa Kepresidenan Republik Irak menolak segala bentuk intervensi eksternal dalam urusan politik nasional.

Baca juga: Trump undang Xi Jinping ke Amerika Serikat

Pernyataan itu menekankan bahwa seluruh persoalan dalam negeri merupakan hak kedaulatan yang melekat dan sepenuhnya ditentukan oleh rakyat Irak, sesuai dengan kehendak bebas mereka, konstitusi, serta sistem demokrasi yang berlandaskan pemilu sebagai wujud nyata pilihan rakyat.

“Seluruh urusan dalam negeri merupakan hak kedaulatan yang melekat dan harus ditentukan secara eksklusif oleh rakyat Irak sendiri, sesuai dengan kehendak bebas mereka, Konstitusi, dan sistem demokrasi negara yang berlandaskan pemilu sebagai perwujudan sejati pilihan rakyat,” kata kantor tersebut.

Pernyataan itu juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan nasional merupakan hal mendasar dalam proses pembangunan negara dan penguatan stabilitas politik, khususnya pada tahap pembentukan pemerintahan baru yang akan didasarkan pada hasil pemilu yang digelar pada November lalu.

Nouri al-Maliki pernah menjabat sebagai perdana menteri Irak pada periode 2006 hingga 2014. Pada masa akhir pemerintahannya, kelompok teroris ISIS menguasai wilayah yang luas di Irak.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Baca juga: AS umumkan 26 negara anggota pendiri Dewan Perdamaian Gaza

Baca juga: Armada AS menuju Iran, Trump desak Tehran capai kesepakatan

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Irak menolak campur tangan asing di tengah ancaman Trump