Pemkab Bantul: Hari Penegakan Kedaulatan Negara momentum refleksi perjuangan pahlawan

Minggu, 1 Maret 2026 17:32 WIB

Upacara Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Lapangan Paseban Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Minggu (1/3/2026) (ANTARA/HO-Kominfo Bantul)

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai bagian dari upaya refleksi sejarah dan perjuangan pahlawan dalam menjaga cita-cita bangsa.

"Momentum ini menjadi refleksi sejarah sekaligus pengingat bahwa kedaulatan bangsa diraih melalui perjuangan yang panjang," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada upacara Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara, di Bantul, Minggu.

Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan upacara peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai bagian dari upaya refleksi sejarah dan penghormatan kepada para pahlawan atas jasa dan pengorbanannya bagi kemerdekaan Indonesia.

Upacara diikuti berbagai unsur mulai ASN, TNI/Polri, pelajar, hingga komponen masyarakat di Lapangan Paseban Bantul.

Bupati Halim yang membacakan amanat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, tantangan kedaulatan semakin kompleks di era kontemporer. Dinamika geopolitik global, ketergantungan ekonomi antarnegara, serta transformasi digital menuntut pemaknaan kedaulatan yang lebih luas.

"Kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan wilayah, melainkan sebagai kapasitas mengelola perubahan secara mandiri dan bermartabat," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penegakan kedaulatan di era modern menuntut tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kebijakan berbasis data, serta keberanian mengambil keputusan strategis demi kepentingan bangsa.

Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, kata dia, kedaulatan juga memiliki dimensi budaya yang mendalam.

"Nilai keistimewaan dimaknai sebagai amanah sejarah untuk menghadirkan kepemimpinan beradab dan pembangunan yang berkeadilan," katanya.

Dalam akhir amanatnya, Gubernur DIY menegaskan bahwa konsistensi menjadi kunci penegakan kedaulatan negara saat ini.

"Hal tersebut harus tercermin dalam politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan, yang pada akhirnya bermuara pada kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat," katanya.