Wujudkan pemerataan, Pemkab Kulon Progo prioritaskan anggaran infrastruktur 2026 di tengah penurunan dana transfer

Kamis, 5 Maret 2026 07:20 WIB

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan. (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menaikkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pada 2026 meski menghadapi tantangan berupa penurunan dana transfer keuangan daerah sebesar Rp117 miliar demi mewujudkan misi pembangunan infrastruktur yang merata, lingkungan lestari, serta tangguh bencana.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan di Kulon Progo, Kamis, menjelaskan kenaikan anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp13,1 miliar pada 2026.

Pada 2025, anggaran infrastruktur sebesar Rp89 miliar, pada 2026 naik sebesar 14,79 persen menjadi Rp102,16 miliar.

Kenaikan ini merupakan hasil dari efisiensi besar-besaran di internal pemerintahan. Pihaknya memilih memangkas belanja non-prioritas agar manfaat APBD lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami efisiensikan kegiatan-kegiatan yang masih bisa ditunda dan tidak mendesak, serta menghilangkan jamuan makan minum rapat di lingkup Pemkab Kulon Progo. Alokasi anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp13,1 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2025," ujar Agung, saat dimintai konfirmasi di ruang kerjanya.

Agung menerangkan fokus utama kenaikan ini meliputi perbaikan jalan, jembatan, sistem penyediaan air minum (SPAM), irigasi, lampu penerangan jalan umum (LPJU), hingga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Kulon Progo.

Salah satu poin mencolok dalam kebijakan anggaran 2026 adalah lonjakan drastis pada pos perbaikan jalan. Hal ini merespons langsung keluhan dan aspirasi masyarakat terkait kondisi akses transportasi di daerah.

"Kami alokasikan peningkatan anggaran infrastruktur pelayanan publik tersebut paling besar pada alokasi jalan kabupaten, hal ini sesuai dengan banyaknya aspirasi masyarakat terkait dengan kerusakan jalan," ungkap Agung.

Agung mengatakan anggaran jalan kabupaten dipatok sebesar Rp39,1 miliar pada 2026 atau melonjak sebesar 88,2 persen. Bupati menegaskan bahwa tren ini akan terus dipertahankan ke depan.

"Dan komitmen saya sesuai kemampuan anggaran pemerintah kabupaten, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pembangunan di tahun-tahun berikutnya," imbuhnya.

Selain infrastruktur fisik, Pemkab Kulon Progo juga menggenjot skema padat karya. Alokasi dana padat karya yang bersumber dari APBD dan BKK DIY mencapai Rp8,7 miliar, atau naik 61,1 persen dari tahun sebelumnya. Pola ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan warga.

Demi menjamin pemerataan, lanjut Agung, setiap kapanewon (kecamatan) juga mendapatkan porsi melalui musrenbang. Untuk perencanaan 2026, Pemkab mengalokasikan sekitar Rp1,5 miliar per kapanewon yang pemanfaatannya ditentukan berdasarkan kesepakatan forum musyawarah setempat.

"Kami juga berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah," katanya.