HUT ke-271 DIY, Eko Suwanto minta pemda tuntaskan kemiskinan dan pengangguran

Minggu, 15 Maret 2026 08:18 WIB

Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, (istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-271 DIY.

Ia berharap momentum peringatan hari jadi tersebut membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Yogyakarta.

“Selamat Hari Jadi ke-271. Tentu ada harapan mudah-mudahan seluruh rakyat Jogja bahagia, dan selamat menjalani puasa Ramadhan serta menyambut Idul Fitri 1447 H,” kata Eko Suwanto, Jumat (13/3/2026).

Ia menyebut terdapat sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, antara lain mitigasi bencana, kemiskinan, kesenjangan ekonomi atau gini ratio, pengangguran, alih fungsi lahan, hingga keterbatasan fiskal akibat kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kita di DIY ini menikmati keindahan pantai di pesisir selatan dan Merapi di utara. Ini anugerah. Bagaimana memastikan mitigasi bencana menghadapi potensi megathrust gempa dan tsunami di sesar yang dimiliki. Di Merapi, kondisi siaga 3 menghadapi ancaman luncuran awan panas dan ancaman bencana hidrometeorologi. Bagaimana membuat masyarakat tangguh bencana ini yang penting,” kata Eko Suwanto.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kualitas udara dan air di kawasan perkotaan Yogyakarta yang dinilai masih buruk. Menurutnya, persoalan sampah juga perlu ditangani lebih serius, terutama dengan memastikan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

“Ada alih fungsi lahan per tahun mencapai 200 hektare menjadi nonpertanian. Ilustrasi saja, di Yogyakarta kini hanya tersisa 34 hektare lahan pertanian dari total 3.281 hektare luas wilayah kota,” kata Eko Suwanto, lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM.

Berdasarkan data pembangunan DIY, angka kemiskinan masih berada di kisaran 10,23 persen, disertai persoalan kesenjangan ekonomi dan pengangguran. Eko mengaku masih menemukan warga dengan kondisi kehidupan yang memprihatinkan.

Pemda DIY dan DPRD DIY, kata dia, memiliki komitmen menuntaskan persoalan tersebut melalui berbagai program pembangunan untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan gini ratio, serta membuka lapangan pekerjaan.

Namun, upaya tersebut dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dari pemerintah pusat.

“Bagaimana seluruh program pembangunan berjalan baik? Di saat yang sama datang tsunami fiskal dari Jakarta. Alokasi dana keistimewaan turun Rp581 miliar dari sebelumnya Rp1,581 triliun. Secara keseluruhan APBD DIY tahun 2026 turun senilai Rp753 miliar,” kata Eko.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia mendorong Pemda DIY memaksimalkan potensi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurutnya, anggaran penanganan bencana hidrometeorologi yang hanya sekitar Rp53 juta juga perlu disiasati dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pergeseran alokasi anggaran.

Ia mencontohkan program bedah rumah yang dijalankan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dengan memanfaatkan skema dana CSR dan Baznas.

“Ada contoh bagus, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang melakukan bedah rumah sekitar tiga rumah per minggu menggunakan skema dana CSR dan Baznas,” kata Eko.

Selain itu, ia juga mendorong Pemda DIY mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk menutup pengurangan anggaran dana desa yang disebut berkurang hingga 74 persen.

“Kita juga dorong Pemda DIY optimasi aset guna menutup pengurangan anggaran dana desa yang berkurang sampai 74 persen. Ini judulnya sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Eko.

Di tengah tekanan ekonomi global dan melemahnya kemampuan fiskal daerah, ia tetap optimistis DIY mampu menuntaskan berbagai pekerjaan rumah pembangunan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

“Lahir dari optimisme, maka tidak ada kata lain yaitu komitmen membantu rakyat. Kita dukung sepenuhnya pemda dalam alokasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah tersebut. Apresiasi juga dengan adanya kebijakan pajak PBB tidak naik dan penghapusan denda lima tahun terakhir, ini bermanfaat bagi rakyat,” kata Eko.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar alokasi APBD DIY lebih banyak diberikan kepada kelurahan dan kalurahan, selain bantuan keuangan khusus (BKK) kepada kabupaten dan kota.

“Tahun 2026 kita alokasikan Rp120 juta per kelurahan dan kalurahan se-DIY,” kata Eko Suwanto, yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. (*)