Anggota DPRD DIY berharap pemerintah pusat benar-benar batalkan pembajaran secara "online"

id Fajar Gegana,Kulon Progo,DPRD DIY,FPDIP

Anggota DPRD DIY berharap pemerintah pusat benar-benar batalkan pembajaran secara "online"

Anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Fajar Gegana. (ANTARA/HO-Dokumen ist)

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Fajar Gegana mengharapkan pemerintah pusat benar-benar membatalkan pembelajaran sekolah secara dalam jaringan (daring) atau online mulai April 2026 karena sarana prasarana di daerah ini belum siap dan juga efektivitas pelaksanaan pembelajaran secara daring lemah.

Seperti diketahui, wacana pembelajaran sekolah secara dalam jaringan (daring) sebagai langkah pemerintah pusat mengantisipasi bila terjadi penghematan energi sebagai respon atas situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

Fajar Gegana di Kulon Progo, Jumat, mengatakan berdasarkan pengalaman dirinya saat menjadi Wakil Bupati Kulon Progo, di masa pandemi COVID-19 pada 2020-2022, pelaksanaan pembelajaran sekolah secara dalam jaringan kurang efektif karena tidak semua wilayah didukung jaringan internet dan orang tua memiliki gadget.

“Khusus untuk pendidikan juga harus diperhatikan sarana prasarananya. Apakah bisa betul-betul daring itu efektif?” kata Fajar Gegana, Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan.

Selain itu, lanjut Fajar, pada saat pembelajaran daring, hingga masih banyaknya kawasan blankspot di Kawasan Bukit Menoreh, dan kawasan lainnya yang belum tersentuh jaringan internet.

“Yang terjadi pengalaman covid dulu, tidak semua siswa punya gadget. Sinyal juga masih banyak yang blankspot, sehingga masih banyak kendala bagi anak-anak kita untuk mengikuti belajar sistem daring,” katanya.

Persoalan pengawasan pelaksanaan pembelajaran secara daring juga perlu dikaji secara matang. Jangan sampai kebijakan pemberlakuan pembelajaran daring yang diterapkan justru asal-asalan tanpa persiapan matang yang kemudian justru berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.

“Pemantauannya juga belum tentu bisa optimal, dan seolah-olah kegiatan belajar mengajarnya hanya formalitas. Karena dari sisi edukasi secara interaksi kurang. Berbeda dengan Singapura waktu COVID-19, siswanya dikasih laptop dan dikasih kurikulum baru semacam e-learning. Sehingga dalam kondisi sulit, mereka tetap menjaga kualitas SDM,” katanya,

Pewarta :
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.