Pedal kekuasaan di tengah krisis energi

Sabtu, 28 Maret 2026 13:25 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Lalu Alwan Basri mencoba menggunakan sepeda. (ANTARA/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Pagi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pelan-pelan berubah ritmenya. Jalanan yang biasanya diisi deru kendaraan dinas, kini dibayangkan akan diwarnai derak pedal sepeda para pejabat.

Bukan sekadar gaya hidup baru, melainkan sebuah kebijakan yang lahir dari tekanan global yang terasa hingga ke level kota.

Harga minyak dunia yang bergejolak, ancaman krisis energi, hingga wacana kerja dari rumah dari pemerintah pusat, semua bermuara pada satu keputusan yang tidak biasa; pemerintah kota meminta pejabatnya untuk mengayuh sepeda ke kantor.

Kebijakan ini bukan sekadar simbol. Ia berdiri di atas angka dan realitas anggaran. Pemerintah Kota Mataram telah memangkas belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas hingga 50 persen pada tahun 2026.

Angka ini bukan kecil, dan di baliknya ada konsekuensi nyata tentang bagaimana birokrasi harus beradaptasi. Dalam konteks ini, sepeda bukan lagi alat rekreasi, melainkan instrumen kebijakan publik.

Di saat pemerintah pusat menyiapkan skema kerja fleksibel seperti work from home atau WFH untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi, Mataram memilih jalur berbeda.

Alih-alih mengurangi kehadiran fisik aparatur, kota ini justru mendorong kehadiran dengan cara yang lebih hemat energi. Pilihan ini menarik, sekaligus membuka ruang perdebatan tentang bagaimana birokrasi seharusnya merespons krisis.

Efisiensi dan empati

Di atas kertas, kebijakan ini terlihat sederhana. Mengurangi penggunaan kendaraan dinas berarti menekan konsumsi BBM. Mengayuh sepeda berarti meningkatkan kesehatan aparatur.

Bahkan, ada efek tambahan berupa pengurangan kemacetan. Namun, di balik logika efisiensi itu, ada dimensi kemanusiaan yang perlu dilihat lebih dalam.

Tidak semua pejabat tinggal dekat dengan kantor. Jarak tempuh, kondisi fisik, usia, hingga faktor keamanan di jalan menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan.

Kebijakan yang terlihat ideal di pusat kota bisa menjadi beban bagi mereka yang tinggal di pinggiran. Di titik ini, kebijakan publik diuji bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keadilan.

Pemerintah kota memang membuka ruang fleksibilitas untuk kegiatan tertentu dan masih akan mengkaji radius jarak tempuh. Namun, pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana kebijakan ini mampu mempertimbangkan keragaman kondisi individu aparatur. Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya yang hemat anggaran, tetapi juga yang tidak mengorbankan aspek kemanusiaan.

Di sisi lain, ada pesan simbolik yang kuat. Ketika pejabat mau bersepeda, ada teladan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi tentang kepemimpinan yang memberi contoh.

Dalam konteks ini, sepeda menjadi bahasa moral bahwa penghematan tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi juga dimulai dari pejabat.

Namun, simbol saja tidak cukup. Jika tidak diikuti dengan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda yang aman, kebijakan ini berpotensi menjadi sekadar wacana yang sulit dijalankan secara konsisten. Kota yang ramah sepeda tidak lahir dari kebijakan tunggal, melainkan dari ekosistem yang dibangun secara bertahap.