Pedal kekuasaan di tengah krisis energi
Persimpangan kebijakan
Jika dibandingkan dengan Jakarta, pendekatan Mataram terasa kontras. Di ibu kota, optimalisasi transportasi publik menjadi pilihan utama untuk menekan konsumsi BBM.
Integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta memungkinkan aparatur tetap bekerja secara fisik tanpa bergantung pada kendaraan pribadi. Sementara itu, Mataram yang belum memiliki sistem transportasi publik terintegrasi harus mencari solusi lain.
Di sinilah letak menariknya kebijakan sepeda. Ia menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan. Namun, sekaligus mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki konteks yang berbeda. Tidak ada satu resep yang bisa diterapkan secara seragam.
Di tingkat nasional, wacana WFH muncul sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia. Pengurangan mobilitas diperkirakan mampu menghemat konsumsi BBM hingga seperlima dari penggunaan normal.
Ini angka yang signifikan. Tetapi, kebijakan ini juga membawa risiko terhadap kualitas layanan publik jika tidak dikelola dengan baik.
Mataram tampaknya memilih jalan tengah yang unik; tetap bekerja dari kantor, tetapi dengan cara yang lebih hemat energi. Pilihan ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus merespons tekanan ekonomi global. Namun, efektivitasnya masih perlu diuji.
Apakah benar bersepeda akan memberikan penghematan signifikan dibandingkan potensi efisiensi dari skema kerja fleksibel? Apakah kebijakan ini bisa bertahan dalam jangka panjang, atau hanya menjadi respons sementara terhadap situasi global?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tahap eksperimental.
Kebijakan berkelanjutan
Kebijakan sepeda bagi pejabat di Mataram membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang masa depan birokrasi. Krisis energi seharusnya tidak hanya dijawab dengan langkah jangka pendek, tetapi juga dengan transformasi sistemik.
Langkah pertama yang bisa diperkuat adalah penyediaan infrastruktur pendukung. Jalur sepeda yang aman, fasilitas parkir yang memadai, hingga insentif bagi aparatur yang konsisten menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa menjadi bagian dari kebijakan lanjutan. Tanpa itu, semangat awal berpotensi memudar.
Kedua, pendekatan kebijakan perlu lebih adaptif. Tidak semua aparatur harus diperlakukan sama. Skema kombinasi antara bersepeda, penggunaan transportasi bersama, dan kerja fleksibel bisa menjadi solusi yang lebih realistis. Dengan demikian, efisiensi tetap tercapai tanpa mengabaikan kondisi individu.
Ketiga, evaluasi berbasis data harus menjadi fondasi. Seberapa besar penghematan yang dihasilkan, bagaimana dampaknya terhadap kinerja aparatur, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik harus diukur secara berkala. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang terus belajar.
Sepeda di Mataram bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol dari upaya mencari jalan di tengah ketidakpastian global. Ia juga menjadi pengingat bahwa kebijakan publik selalu berada di antara dua kutub efisiensi dan kemanusiaan.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah pejabat mampu mengayuh sepeda, tetapi apakah kebijakan ini mampu mengayuh perubahan yang lebih besar. Sebab, di tengah krisis, yang dibutuhkan bukan hanya langkah cepat, tetapi juga arah yang tepat.
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
