Mendes PDT: JKN kurangi beban kemiskinan untuk warga desa lebih sehat

Selasa, 7 April 2026 17:30 WIB

Mendes PDT Yandri Susanto (tiga dari kiri), Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (empat dari kiri) dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait penguatan JKN di Jakarta pada Selasa (7/4/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu mengurangi beban kemiskinan untuk masyarakat desa yang lebih sehat.

Hal tersebut disampaikan Mendes PDT Yandri pada penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta pada Selasa.

"Dengan JKN, semua warga sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah yang bisa memastikan pelayanan itu benar adanya, negara hadir. Jangan sampai rakyat di desa itu miskin gara-gara sakit atau tidak sehat, kalau ada BPJS, Insya Allah itu akan menjadi ringan bebannya ketika mereka sakit," katanya.

Dalam rangka memastikan semua rakyat di desa memiliki jaminan kesehatan, Mendes Yandri menekankan pentingnya meningkatkan literasi tentang kesehatan di desa, utamanya dalam program Presiden Prabowo Subianto dengan AstaCita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan warga desa.

"Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya tentu sebagian besar itu dari desa, perlu orang-orang yang sehat, termasuk yang nanti menggerakkan dan terlibat langsung di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang juga perlu orang-orang yang sehat," ujar Mendes Yandri.

Oleh karena itu, lanjut dia, Kementerian Desa dan PDT akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan program strategis nasional JKN benar-benar dinikmati dan dilaksanakan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat di desa

"Dengan jumlah desa yang sangat besar, sebanyak 75.296 di desa, maka jika desa itu sehat, maju, dan makmur, sejatinya Indonesia sehat, Indonesia makmur, dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan," ucap Mendes Yandri.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menegaskan penguatan layanan data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan Program JKN yang difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Ia menegaskan kerja sama dengan Kemendes PDT akan memperkuat perluasan perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi. Kerja sama ini akan memastikan peserta JKN mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan nasional sampai ke desa-desa.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," ucap Pujo.

Ia menambahkan Program JKN di wilayah 3T juga menjadi prioritas, sehingga kerja sama Kemendes PDT terus dioptimalkan untuk menjamin seluruh masyarakat desa mendapatkan layanan kesehatan yang merata.

“BPJS Kesehatan sekarang sudah 283 juta peserta. Dari sejumlah itu, memang yang aktif 81,5 persen atau sekitar 266 juta lebih. Artinya, cakupan perlindungan baru sebesar itu,” ucap Pujo.

Saat ini BPJS Kesehatan juga telah bertransaksi dengan 23.000 lebih klinik di 3.170 rumah sakit di seluruh Indonesia, yang memberikan pembiayaan layanan kesehatan kepada peserta JKN sebesar Rp2 juta transaksi setiap harinya.

“Uangnya (untuk JKN) Rp500 miliar dalam sehari. Jadi, memang ini adalah yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program JKN,” tuturnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes PDT: JKN kurangi beban kemiskinan untuk warga desa lebih sehat