Lemhannas: Ketua DPRD miliki posisi kunci jembatani kepentingan daerah

Sabtu, 18 April 2026 18:29 WIB

Para peserta retret mengikuti penjelasan Presoden Prabowo Subianto di Magelang, Sabtu (18/4/2026). ANTARA/Heru Suyitno

Magelang (ANTARA) - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa sebagai representasi rakyat di daerah, para ketua DPRD memiliki posisi kunci dalam menjembatani kepentingan daerah dengan agenda nasional.

"Ketua DPRD juga berperan mengawal perumusan kebijakan, serta memastikan implementasi pembangunan nasional berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan," kata Ace pada kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah yang diikuti para ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang, Sabtu, yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Adapun tema pada kegiatan ini adalah Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Guna Mendukung Hasta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia menuturkan para ketua DPRD ini memiliki peran strategis dan fundamental dalam memastikan proses pengambilan kebijakan di daerah sehingga diharapkan selaras dengan visi besar bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Sebagai representasi rakyat di daerah, kata Ace, para ketua DPRD memiliki posisi kunci dalam menjembatani kepentingan daerah dengan agenda nasional, mengawal perumusan kebijakan, serta memastikan implementasi pembangunan nasional berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan kegiatan KPPD ini bertujuan membentuk pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, patriotik, berintegritas, berwawasan global, berpikir komprehensif, integral, dan holistik, serta berorientasi pada kepentingan nasional dan bangsa.

"Mampu memahami dan menjabarkan visi Astacita ke dalam dokumen perencanaan daerah, mampu membangun kerja sama dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta telah mendapatkan materi tentang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, penyegaran kembali tentang sejarah perjuangan bangsa, perkembangan geopolitik; ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, kepemimpinan nasional yang narasumbernya berasal dari Lemhannas.