Integrasi Lumbung Mataraman, MBG, dan stunting, Biijana Paksi Sitengsu agendakan pertemuan dengan GKR Hemas

Rabu, 29 April 2026 23:51 WIB

Ilustrasi - Siswa menunjukkan menu makanan saat uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Kepatihan Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/1/2025). ANTARAFOTO/Maulana Surya/nym/pri. (.)

Yogyakarta (ANTARA) - Yayasan Biijana Paksi Sitengsu tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan pengentasan stunting di DIY. Melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, yayasan ini mengusulkan integrasi konsep Lumbung Mataraman ke dalam program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Yayasan mengagendakan pertemuan dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas untuk mensinergikan peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dan PKK dalam sistem lumbung terintegrasi teknologi.

Penasihat Yayasan Biijana Paksi Sitengsu, RM Ir. Wahyono Bimarso mengatakan dengan integrasi yang melibatkan pemanfaatan lahan desa hingga penguatan peran rumah tangga, skema ini diharapkan menjadi model percontohan nasional dalam menciptakan ketahanan pangan sekaligus memutus rantai stunting di wilayah Yogyakarta.

"Dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 1-1,5 hektar sebagai supply chain utama bahan pangan segar (telur, daging, sayur) untuk dapur gizi masyarakat serta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis kearifan lokal yang diproyeksikan menjadi model percontohan nasional," jelasnya.

Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus diperkuat sebagai strategi dalam menekan angka stunting melalui integrasi rantai pasok pangan yang lebih efisien.

Rencana kerja sama dengan Pemprov DIY terus ditingkatkan di mana yayasan Biijana Paksi Sitengsu dalam waktu dekat bakal sowan ke GKR Hemas.

Salah satunya mengusulkan skema distribusi pangan yang memangkas jalur birokrasi panjang agar asupan gizi berkualitas dapat langsung menyentuh masyarakat sasaran, yakni balita dan ibu hamil berisiko stunting.

Dalam skema ini, Lumbung Mataraman yang tersebar di setiap desa diposisikan sebagai pemasok utama bahan pangan segar. Produk-produk seperti telur, daging, dan sayuran akan disuplai langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan jalur yang pendek, kesegaran dan kualitas nutrisi bahan baku tetap terjaga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ni Made Dwipanti Indrayanti menegaskan pentingnya pengawasan berlapis dan tindakan tegas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ni Made menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan segan menjatuhkan hukuman, termasuk penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

"Ya, begini ya. Kejadian seperti ini (keracunan) kan istilahnya timbul tenggelam. Dalam artian, pengawasan harus lebih ketat lagi. Satgas itu kan sebenarnya dibentuk secara bertingkat: ada Satgas di Provinsi, Satgas di Kabupaten/Kota, seperti itu. Dan lagi sekarang pengawasannya sudah sangat ketat, dalam artian ketika terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan SOP-nya. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) lho maksud saya, ya. Ini kan sudah ada punishment (hukuman) juga," terang Ni Made.

Sementara Tim Devlopment IT Yayasan Biijana Paksi Sitengsu, A Gilbert Inkiriwang menjelaskan sistem Simetris memangkas birokrasi manual yang rentan kesalahan. Di sisi hulu, setiap supplier memiliki profil digital yang mencatat kapasitas panen hingga riwayat pengiriman. Tidak ada lagi pemesanan bahan baku melalui pesan singkat WhatsApp.

"Semua proses kini menggunakan e-PO (electronic Purchase Order). Begitu dapur melakukan permintaan, stok di tingkat supplier akan terpotong secara otomatis setelah konfirmasi diberikan. Alur distribusi bahan baku pun dibekali dengan Manifest Pengiriman Digital yang dilengkapi QR Code untuk memastikan tidak ada bahan 'gelap' yang masuk tanpa catatan," jelas Gilbert.

Lebih lanjut, Gilbert mengatakan di dalam dapur, sistem ini menerapkan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Digital. "Setiap porsi makanan memiliki identitas unik. Jika suhu masak atau proses pengemasan belum memenuhi standar di titik kendali kritis (CCP), sistem secara otomatis akan memblokir batch tersebut agar tidak didistribusikan," jelasnya.

Keunggulan utama Simetris terletak pada penggunaan perangkat fisik yang terhubung langsung ke server. Data tidak lagi diinput secara manual oleh petugas, melainkan mengalir otomatis melalui Timbangan Digital Terhubung yang mencatat berat bahan masuk dan produk jadi secara akurat untuk menghitung yield (hasil produksi).

Kemudian Sensor Suhu Real-Time yang terpasang pada cold storage dan probe masak. Jika suhu keluar dari batas aman, sistem akan mengirimkan alarm (alert) ke tim Quality Control (QC). Juga adanya Smart Cool Box yang berfungsi memantau kondisi suhu selama perjalanan dari dapur menuju sekolah guna menutup "titik buta" distribusi. Teknologi ini bekerja melalui gateway lokal, sehingga jika koneksi internet terputus, data tetap tersimpan dan akan terkirim otomatis saat jaringan pulih.

Gilbert menekankan penggunaan sistem Simetris untuk mengantisipasi keracunan pangan dan memastikan standar gizi yang ketat. Untuk menjamin keamanan dan kualitas, produk dari lumbung tidak langsung didistribusikan mentah begitu saja. Bahan pangan akan masuk ke Food Processing Hub (pusat pengolahan lokal). Di sini, bahan diolah sedemikian rupa agar memiliki nilai gizi yang terstandarisasi sebelum sampai ke tangan masyarakat, khususnya kelompok rentan stunting.

Sedangkan di tingkat akar rumput, filosofi Jawa "Nandur opo sing dipangan" (menanam apa yang dimakan) dihidupkan kembali. Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), masyarakat didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber protein dan vitamin harian.

"Tujuannya adalah kemandirian pangan. Dengan menanam sendiri, akses terhadap gizi tidak lagi terhambat oleh masalah ekonomi maupun jarak distribusi," tuturnya.