
Kemendagri apresiasi aktivasi IKD di Sleman dukung digitalisasi bansos

Sleman (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengapresiasi capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Sleman yang telah mencapai angka 19,45 persen dari total wajib KTP.
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih atas pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) Kabupaten Sleman yang bagus, bahkan setidaknya untuk perekaman KTP-el di Dukcapil Sleman itu sudah 99,8 persen," kata Teguh saat meninjau langsung proses aktivasi IKD bagi masyarakat Kabupaten Sleman di Pendopo Parasamya Setda Sleman, Kamis.
Dengan capaian ini Teguh berharap masyarakat Sleman semakin mudah dalam mengakses layanan publik, meningkatkan keamanan data, hingga mempercepat verifikasi data secara daring.
Peninjauan langsung tersebut merupakan bagian dari rangkaian program perluasan piloting digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bertujuan menguji kesiapan infrastruktur serta akurasi data di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Teguh mengatakan layanan digital nasional tidak hanya dilatarbelakangi masalah efisiensi, tetapi juga menunjang ketepatan sasaran layanan, termasuk terkait penyaluran bansos.
"Dengan begitu diharapkan dapat terwujud transparansi data dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," katanya.
Hadir mendampingi dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati (Wabup) Sleman Danang Maharsa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY dan jajaran.
Wabup Sleman Danang Maharsa mengatakan program ini menjadi langkah penting bagi Kabupaten Sleman yang terpilih menjadi salah satu lokasi piloting nasional.
Menurut dia, digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman sesuai arahan Presiden Prabowo agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
"Negara yang tidak mengikuti perkembangan digital pasti akan tertinggal dengan negara lain. Karena saat ini digitalisasi di setiap negara tidak bisa dihindari di dalam kondisi bentuk pelayanan apapun di masyarakat," katanya.
Dengan penerapan skema Digital Public Infrastructure (DPI), Wabup Danang berharap digitalisasi bansos ini dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan data pribadi yang sering menjadi kekhawatiran masyarakat.
"Diharapkan Sleman nanti bisa terus running menyelesaikan digitalisasi bansos berbasis DPI ini, sehingga pelayanan ini bisa memudahkan masyarakat, dan juga menghindari hal-hal yang mungkin menjadi kelemahan kita. Karena saat ini banyak masyarakat yang khawatir kemudahan akses terhadap data pribadi ini bisa disalahgunakan," katanya.
Pewarta : Victorianus Sat Pranyoto
Editor:
Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
