Wamendagri minta pemda perkuat upaya pengendalian inflasi

Rabu, 13 Mei 2026 21:20 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto (tengah) bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman (kanan) saat melakukan pengecekan stok beras di Gudang Bulog Banjarkemantren, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/5/2026). ANTARA/Fahmi Alfian/vft.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi, penguatan anggaran pangan, serta kerja sama antardaerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, Bima menyampaikan pengendalian inflasi membutuhkan sinkronisasi antara program nasional dengan kebutuhan daerah.

“Harus sinkron, harus sinergis, dan harus kolektif. Kepala daerah punya kondisi-kondisi lokal yang harus diperhatikan, tetapi program nasional juga harus tetap dikawal,” kata Bima.

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menerapkan skema penghargaan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, melalui pemberian insentif fiskal kepada daerah yang aktif menjalankan langkah pengendalian inflasi.

Selain itu, Bima menyatakan pemerintah daerah juga didorong untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program ketahanan pangan, mulai dari penguatan kapasitas petani, menjaga rantai pasok, hingga memastikan kelancaran transportasi dan logistik pangan.

Menurutnya, Kemendagri pun meminta pemda untuk memperkuat kerja sama antardaerah secara aglomerasi, membangun basis data pangan terintegrasi, serta mengembangkan sistem pemantauan harga secara nyata atau real time agar pengambilan kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami juga mengingatkan bagi para kepala daerah untuk selalu mengantisipasi force majeur terutama faktor cuaca guna memperkuat mitigasi," katanya.

Selain memperkuat mitigasi, kata dia,juga perlu mempercepat penerapan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta tetap menyisihkan sebagian dana belanja tidak terduga di APBD untuk pengendalian harga barang dan jasa, khususnya pangan.

Bima menambahkan, saat ini inflasi nasional masih terkendali yang berada di angka 2,42 persen.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga akibat gangguan distribusi, cuaca ekstrem, dan fluktuasi pasokan pangan.