Pemda DIY: Sensus Ekonomi instrumen penting arah pertumbuhan ekonomi

Kamis, 14 Mei 2026 11:40 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti (ANTARA/HO-Humas Pemda DIY)

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi instrumen penting dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi daerah ini yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Ketika Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi DIY mencapai enam persen, maka kita harus benar-benar memahami sektor ekonomi apa yang menjadi pengungkit utama. Data yang presisi menjadi dasar penting agar kebijakan pembangunan tepat sasaran," kata Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam keterangan di Yogyakarta, Kamis.

Melalui sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut, seluruh denyut aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat terpetakan secara utuh guna mendukung arah pembangunan ekonomi DIY yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sekda DIY menjelaskan, terlebih struktur ekonomi DIY memiliki karakter yang khas dengan kekuatan pada sektor ekonomi kreatif, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, pendidikan, pertanian, hingga usaha berbasis komunitas.

"Karena itu, SE 2026 diharapkan mampu memotret dinamika ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk perkembangan usaha digital dan usaha rumahan yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Dia mengatakan, pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi, melainkan dari data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang adaptif sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

"Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul memiliki kekuatan ekonomi berbeda-beda. Ada yang tumbuh dari pendidikan dan pariwisata, kuat pada ekonomi budaya, industri kreatif, desa wisata, hingga kawasan penyangga bandara. Keragaman ini harus dibaca sebagai kekuatan pembangunan," katanya.

Pemda DIY mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha mendukung SE dengan memberikan informasi yang benar dan terbuka. Sensus ekonomi bukanlah kegiatan perpajakan maupun pemeriksaan usaha, melainkan upaya bersama menghadirkan data ekonomi yang valid demi pembangunan lebih inklusif.

"Sensus ekonomi adalah jalan agar seluruh pelaku ekonomi, sekecil apa pun usahanya, dapat terlihat, diakui, dan diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan BPS telah memulai pendataan usaha besar secara daring sejak 1 Mei, sedangkan pendataan lapangan secara rumah ke rumah berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Menurut dia, pola usaha masyarakat kini berkembang semakin dinamis. Banyak usaha dari rumah yang memanfaatkan platform digital sehingga tidak selalu terlihat secara fisik. Karena itu, petugas sensus akan melakukan pendataan langsung hingga ke permukiman warga.

"Kami ingin memastikan seluruh aktivitas ekonomi terdata dengan baik, termasuk usaha rumahan dan usaha online. Kami mohon dukungan masyarakat DIY untuk memberikan jawaban secara jujur dan apa adanya. Seluruh data dijamin rahasianya," katanya.