Mentan: Perkuat hilirisasi pertanian dan perkebunan pacu ekonomi RI

Selasa, 19 Mei 2026 20:18 WIB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dan peluang ekspor.

"Pemerintah fokus memperkuat hilirisasi komoditas pangan dan perkebunan agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah," kata Mentan dalam jumpa pers terkait isu pangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hilirisasi menjadi strategi penting meningkatkan nilai tambah ekspor sekaligus memperkuat ekonomi nasional menghadapi tekanan eksternal.

Amran menyebutkan pemerintah saat ini mendorong hilirisasi beberapa komoditas perkebunan meliputi kelapa, kakao, kopi, mete, lada, sawit, hingga berbagai komoditas pangan strategis menjadi produk olahan bernilai tinggi.

Sebagai contoh, lanjut Amran, nilai ekspor kelapa Indonesia saat ini berkisar Rp20–26 triliun per tahun. Namun melalui hilirisasi menjadi produk turunan seperti virgin coconut oil (VCO), santan industri, coconut milk, charcoal, hingga pangan olahan, nilainya diproyeksikan melonjak hingga sekitar Rp60 triliun dalam jangka panjang.

Sawit juga disebut menjadi contoh keberhasilan hilirisasi nasional, di mana mayoritas ekspor Indonesia kini berasal dari produk turunan seperti biodiesel, oleokimia, margarin, dan minyak goreng.

Mentan menegaskan, Indonesia saat ini tidak hanya sedang membangun ketahanan menghadapi gejolak global, tetapi juga membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru berbasis desa, pertanian, pangan, energi, dan industri hilir nasional.

Ia menambahkan, ketika desa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri dan hasil pertanian diolah menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri, maka penguatan dolar justru dapat menjadi peluang untuk memperbesar ekspor dan memperkuat ekonomi nasional.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mentan: Perkuat hilirisasi pertanian dan perkebunan pacu ekonomi RI