Quo Vadis Bakamla RI?

Jumat, 22 Mei 2026 05:16 WIB

Arsip. Kapal Bakamla tangkap perompak yang menaiki kapal kayu KM. Bunga Lestari 03 pada pukul 22.30 WITA di laut kawasan Kalimantan Timur, Rabu (15/10/2025). ANTARA/Ho-Bakamla RI

Di sisi lain, Bakamla juga belum memiliki supremasi komando yang kuat. Secara kelembagaan, Bakamla sering diposisikan sebagai koordinator, bukan operator tunggal. Padahal ancaman maritim modern membutuhkan kecepatan keputusan, integrasi radar, interoperabilitas armada, serta rantai komando yang solid.

Kondisi ini menimbulkan dilema strategis. Di satu sisi, Indonesia memang membutuhkan coast guard modern untuk menghadapi ancaman nonmiliter di laut. Tetapi di sisi lain, negara juga menghadapi tekanan efisiensi anggaran yang semakin ketat.

Pertanyaannya menjadi sangat relevan, apakah negara mampu membiayai begitu banyak lembaga patroli sekaligus?

Dalam konteks efisiensi fiskal, fragmentasi keamanan laut jelas menjadi masalah. Negara harus membiayai kapal patroli di berbagai lembaga, sistem radar terpisah, pusat komando berbeda, logistik dan sumber daya manusia yang tidak terintegrasi.

Ironisnya, meski anggaran tersebar di banyak institusi, efektivitas pengamanan laut belum sepenuhnya optimal. Di sinilah urgensi reformasi maritim nasional semakin terasa.

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan lembaga. Yang kurang adalah integrasi dan keberanian politik untuk menentukan siapa yang menjadi pemegang otoritas utama keamanan laut nasional.

Jika Bakamla ingin dipertahankan, maka negara harus berani memperkuatnya secara penuh. Bakamla tidak bisa terus berada dalam posisi “setengah coast guard”. Kewenangan harus diperjelas, armada diperkuat, dan fungsi patroli sipil lain perlu diintegrasikan agar tidak terus terjadi duplikasi.

Baca juga: Menlu: RI negosiasi langsung dengan pembajak WNI ABK di Somalia

Namun jika negara menilai Bakamla tidak efektif, maka opsi peleburan atau restrukturisasi total juga harus dibuka secara rasional. Tidak ada gunanya mempertahankan institusi yang hanya menjadi simbol koordinasi tanpa daya paksa operasional yang kuat.

Pilihan paling berbahaya justru mempertahankan status quo.

Sebab di tengah perubahan lanskap maritim global, ancaman tidak menunggu birokrasi Indonesia selesai berdebat. Rivalitas kekuatan besar terus bergerak. Aktivitas kapal asing di kawasan strategis meningkat. Kejahatan lintas negara semakin adaptif. Sementara Indonesia masih terjebak pada ego sektoral antar-instansi di laut.

Padahal dalam geopolitik modern, laut bukan hanya soal keamanan fisik. Laut adalah arena ekonomi, energi, data, logistik, bahkan perang pengaruh.

Negara yang gagal membangun sistem keamanan laut terpadu pada akhirnya akan kehilangan kemampuan membaca dan mengendalikan ruang maritimnya sendiri.

Karena itu, pertanyaan “Quo Vadis Bakamla RI?” sesungguhnya bukan hanya soal nasib satu lembaga. Pertanyaan itu adalah cermin dari arah besar strategi maritim Indonesia ke depan.

Apakah Indonesia ingin memiliki coast guard nasional yang kuat, modern, dan terintegrasi?

Ataukah Indonesia akan terus mempertahankan model lama di mana banyak lembaga, banyak kapal, banyak kewenangan, tetapi minim kesatuan komando?

*) Dr Safriady, Pemerhati Isu Strategis, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dan pengajar di Sesko TNI AL dan BAIS

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Quo Vadis Bakamla RI?