RI menggelar Aksi Nasional mencegah penyalahgunaan OOT lindungi anak muda

Selasa, 26 Mei 2026 19:39 WIB

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. ANTARA/HO - BPOM

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu (OOT) di Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan OOT secara terpadu dan berkelanjutan guna melindungi anak dan remaja Indonesia.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjelaskan perbedaan mendasar antara narkotika dan OOT yang kini menjadi perhatian serius dalam pengawasan BPOM. Dia menyoroti bahwa sekarang para mafia sengaja beralih dari narkotika ke OOT karena sanksi hukumnya dinilai lebih ringan.

"Efeknya mirip, tetapi dia bisa bebas dari hukuman mati," katanya.

Dia pun menceritakan tentang jatuhnya Tiongkok kuno akibat peredaran opium, yang ia jadikan cermin kondisi Indonesia hari ini.

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, saat ini terdapat 12 jenis OOT yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya tramadol, triheksifenidil, dan ketamin.

Pihaknya juga berencana memasukkan vape dan dinitrogen monoksida (N2O/gas tertawa) ke dalam daftar tersebut, mengingat peredarannya sudah terdeteksi di berbagai kota besar, termasuk Batam.

Dia pun mengungkapkan temuan mengejutkan dari operasi penegakan hukum yang baru-baru ini dilakukan BPOM di beberapa wilayah.

"Kita menemukan 1,6 miliar kapsul," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menindak ribuan ton bahan baku yang berpotensi menghasilkan 5 hingga 6 miliar kapsul, dengan nilai ekonomi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.

Khusus untuk Provinsi tersebut, katanya, Taruna menyebut ada temuan intelijen yang memprihatinkan.

"Di Batam saja, hanya ada dua jalur normal masuk, yaitu udara dan pelabuhan feri. Tapi ternyata ada kurang lebih 54 jalur-jalur tikus untuk membawa makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya secara ilegal," katanya.

Senada, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menekankan pentingnya pendekatan pencegahan berbasis siklus keluarga. Mengutip data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang menunjukkan bahwa penduduk usia remaja hingga dewasa muda merupakan kelompok terbesar dalam komposisi penduduk Indonesia saat ini.

"Untuk itu, perlindungan terhadap mereka menjadi prioritas nasional," katanya.

Dari sisi neurosains, Isyana memaparkan bahwa pada remaja, bagian depan otak (prefrontal cortex) yang berfungi mengambil keputusan, pengendalian emosi, dan penilaian risiko belum sepenuhnya matang.

Isyana Oka menegaskan bahwa pencegahan harus dimulai dari hulu, bukan hilir.

"Pencegahan tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan keamanan atau hukum. Akar yang paling dasar, yaitu bagaimana cara berpikir, kondisi mental, dan karakter generasi muda terbentuk, harus diperhatikan," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi sejumlah program yang relevan. Di Kepri, katanya, terdapat 243 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan 260 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dengan 207 di antaranya berbasis di sekolah dan perguruan tinggi. Ia mendorong agar jumlah ini terus diperbanyak melalui kolaborasi dengan dinas pendidikan daerah.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyoroti posisi geografis Kepulauan Riau (Kepri) yang menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah berisiko tinggi. Dia menyebut provinsi tersebut berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia.

"Kepri berbatasan langsung dengan salah satu dari 10 check points penting perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, yang setiap tahun rata-rata 80 ribu kapal berlalu lintas," ujar Ansar.

Gubernur Ansar mengingatkan bahwa dari wilayah yang 98,5 persen berupa lautan itu, risiko penyelundupan obat-obatan ilegal sangat besar. Ia mengakui tantangan pengawasan di daerahnya tidaklah ringan dan menegaskan bahwa penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI gelar Aksi Nasional cegah penyalahgunaan OOT lindungi anak muda