Kanwil DJPb: Realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp6,21 triliun

Selasa, 2 Juni 2026 20:05 WIB

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY Juli Kestijanti. ANTARA/HO-Humas DJPb DIY

Sleman, DIY (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai Rp6,21 triliun hingga April 2026 atau 31,79 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp19,54 triliun hingga akhir 2026.

Capaian APBN yang solid ini dinilai mampu menjadi penyangga (shock absorber) untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

"Pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah melalui optimalisasi APBN guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb DIY Juli Kestijanti dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa.

Juli memaparkan dari total belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp3,12 triliun atau 27,38 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini meliputi belanja pegawai sebesar Rp2,02 triliun, belanja barang Rp753,08 miliar, dan belanja modal sebesar Rp342,23 miliar.

Secara nominal, pertumbuhan belanja pemerintah pusat didorong oleh peningkatan signifikan belanja modal yang tumbuh sebesar 392,96 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah (TKD) hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp3,10 triliun atau 37,95 persen dari total alokasi sebesar Rp8,16 triliun.

Penyaluran TKD ke DIY ini masih didominasi oleh dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp2,07 triliun, disusul dana transfer khusus Rp770,48 miliar, Dana Keistimewaan DIY Rp150 miliar, dana desa Rp78,43 miliar, dan dana bagi hasil sebesar Rp29,42 miliar.

"Penyaluran TKD menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah," tambah Juli.

Di sisi lain, kata Juli, pendapatan negara di DIY hingga 30 April 2026 telah terealisasi sebesar Rp3,25 triliun atau 29,84 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi motor utama dengan sumbangan mencapai Rp2,27 triliun.

Pajak pertambahan nilai (PPN) mencatatkan pertumbuhan nominal tertinggi sebesar 39,01 persen secara tahunan (year-on-year), diikuti oleh pajak penghasilan (PPh) yang tumbuh 7,03 persen.

Melonjaknya penerimaan PPN ini dipengaruhi oleh mulai berjalannya kembali sejumlah proyek nasional serta perbaikan mekanisme setoran instansi pemerintah ke daerah.

Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai di DIY menyumbang Rp279,37 miliar yang didominasi oleh penerimaan cukai sebesar Rp276,28 miliar akibat adanya peningkatan pelunasan CK-1 Kredit dan pemesanan etil alkohol.

Adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di DIY menyentuh angka Rp978,15 miliar, ditopang penuh oleh pendapatan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp808,54 miliar dari jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan.

Selain untuk menjaga stabilitas makroekonomi, realisasi APBN di DIY ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan belanja tematik untuk ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

"Anggaran tersebut juga digunakan untuk mengawal sejumlah program strategis nasional yang sedang berjalan di DIY, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembentukan koperasi desa merah putih (KDMP), sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, serta program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP)," kata Juli.