Komisi VII DPR 'belanja' informasi terkait industri film di Yogyakarta

Jumat, 5 Juni 2026 16:50 WIB

Kunjungan Kerja Panja Komisi VII DPR RI di Yayasan Sinema Yogyakarta di Yogyakarta. Jumat (5/6/2026). ANTARA/Hery Sidik

Yogyakarta (ANTARA) - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama tim Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) berkunjung ke Yayasan Sinema Yogyakarta, guna belanja atau menghimpun informasi mengenai pertumbuhan industri film nasional di kota tersebut

"Hari ini kita berkunjung ke yayasan sinema ini yang menyelenggarakan JAFF (Jogja NETPAC Asian Film Festival). Di mana kita tadi mendapatkan informasi banyak hal terkait dengan industri film nasional," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim di Yogyakarta, Jumat.

Kunjungan ke Yayasan Sinema Yogyakarta bersama tim tersebut merupakan kegiatan Kunjungan Kerja Panja Komisi VII DPR RI tentang Kreativitas dan Distribusi Film Nasional berdasarkan keputusan rapat DPR RI masa persidangan V Tahun 2025-2026.

Menurut dia, Yayasan Sinema Yogyakarta, sebuah organisasi seni yang rutin menyelenggarakan JAFF, sebuah festival film nasional yang melibatkan bahkan setiap tahunnya lebih dari 100 komunitas film di Indonesia.

"Kita senang karena ini sifatnya bukan 'top-down', tapi lebih ke 'bottom-up' yang mana harapan tentang tumbuh, kata tumbuhnya itu betul-betul nyata," katanya.

Dengan demikian, kata dia, bagaimana dunia film Indonesia bukan hanya soal angka grafik yang naik ditingkat industri, tapi betul-betul tumbuhnya di tengah masyarakat, di tengah komunitas-komunitas se-Indonesia.

"Jadi kita bisa punya harapan ke depan tentang keberlanjutan dunia film kita, film nasional. Kita berharap melalui film, kalau kita bicara tentang diplomasi budaya itu nyata bisa diharapkan dari dunia film," katanya.

Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi VII berharap semua pihak tidak membiarkan industri film tumbuh tanpa ada dukungan dari pemerintah dan stakeholder, sehingga dia mengajak seluruh pihak bergandeng tangan dan terlibat dalam pertumbuhan film itu sendiri.

"Banyak hal yang disampaikan teman-teman yayasan terkait dengan beban pajak tadi kami catat, dimana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film. Kita berharap ada solusi dari pemerintah, nanti Panja mencatat itu," katanya.

Selain itu, kata dia, terkait dengan biaya pembuatan film, untuk satu periode penyelenggaraan dalam setahun, butuh biaya sebesar Rp25 miliar.

"Kita tetap apresiasi karena sudah ada Rp1 miliar dari Kementerian Ekraf di tengah keterbatasan anggaran, Pemprov DIY juga memberikan kontribusi, namun demikian angka yang besar ini mungkin akan lebih ringan kalau banyak pihak yang menggotongnya," katanya.