UMY: Pemerintah antisipasi gejolak sosial pascapenyesuaian harga BBM

Kamis, 11 Juni 2026 19:25 WIB

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Zuly Qodir. ANTARA/HO-Humas UMY

Yogyakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Zuly Qodir mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial pascapenyesuaian harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026.

Zuly di Yogyakarta, Kamis, menilai kenaikan harga BBM tersebut merupakan dampak dari ketidakstabilan geopolitik global yang mempengaruhi harga minyak dunia dan distribusi energi nasional.

"Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga daya beli masyarakat agar kenaikan biaya energi tidak memicu persoalan sosial yang lebih luas. Sudah diprediksi jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama dan jalur distribusi energi terganggu, harga minyak dunia akan melonjak. Kondisi itu sekarang mulai dirasakan dampaknya di dalam negeri," kata Zuly.

Ia mencatat antrean di sejumlah SPBU pascapenyesuaian harga merupakan indikator awal kecemasan publik. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk melakukan komunikasi kebijakan yang lebih transparan guna memastikan ketersediaan pasokan energi tetap aman.

Lebih lanjut, Zuly memperingatkan adanya risiko efek berantai (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi riil, terutama kenaikan harga kebutuhan pokok akibat meningkatnya biaya transportasi dan distribusi.

"Jika pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup, beban ekonomi akan semakin berat. Ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas sosial jika tidak diantisipasi sejak dini," jelasnya.

Tekanan ekonomi jangka panjang, menurutnya, dapat memicu ketidakpuasan publik, baik dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun kelas menengah yang daya belinya turut tergerus.

Zuly mendorong pemerintah untuk memperkuat program perlindungan sosial dan menjaga stabilitas harga pangan sebagai langkah mitigasi utama. Respons yang cepat diperlukan agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi ketidakpuasan sosial di tengah masyarakat.

"Pemerintah harus mengambil langkah tepat. Ketika tekanan ekonomi dirasakan oleh berbagai lapisan, solidaritas akibat kesulitan ekonomi dapat memicu persoalan yang lebih luas jika tidak dikelola dengan baik," katanya.