Bank Jateng-FKDK BPDSI perkuat kolaborasi hadapi gejolak ekonomi dan pangan

Jumat, 12 Juni 2026 16:50 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Komisaris Utama Independen Bank Jateng Adnas dan jajaran Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia berfoto bersama pada pembukaan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional FKDK BPDSI di Semarang, Rabu (3/6/2026). ANTARA/HO-Bank Jateng

Yogyakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) bersama Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan gejolak ekonomi global serta ketahanan pangan nasional.

Komitmen strategis tersebut mengemuka dalam pembukaan Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional FKDK BPDSI yang diselenggarakan pada Rabu (3/6), di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno; Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo; Kepala Biro BUMD dan BLUD Jawa Tengah Agus Prasutio; serta jajaran Dewan Komisaris dari korporasi BPD wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Bertindak sebagai tuan rumah, Bank Jateng mengumpulkan seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BPD se-Indonesia guna merumuskan arah kebijakan industri perbankan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Komisaris Utama Independen Bank Jateng Adnas menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada pihaknya untuk menyelenggarakan forum krusial bertema BPD yang Lebih Resilien, Kompetitif, dan Kontributif terhadap Perekonomian Daerah.

"Tema ini sangat krusial di tengah perkembangan global dan nasional yang penuh tantangan serta ketidakpastian. Kondisi ekonomi dunia, tekanan geopolitik, percepatan transformasi digital, hingga dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif menuntut BPD untuk tetap kokoh, adaptif, dan menjaga stabilitas lembaga secara berkelanjutan," katanya.

Ia memaparkan peran pengawasan Dewan Komisaris menjadi garda depan untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal, terutama dalam menopang sektor produktif lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap tumbuh kuat serta berdaya saing tinggi.

"Untuk mewujudkan BPD yang mampu menjawab ekspektasi publik yang besar tersebut, penguatan tata kelola (good corporate governance), penguatan manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antar-daerah, serta inovasi tiada henti menjadi kunci mutlak. BPD harus resilien agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah," jelas Adnas.

Semangat penguatan peran regional tersebut dinilai sejalan dengan filosofi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu "Ngopeni lan Ngelakoni Jawa Tengah" yang bermakna merawat dan bekerja nyata demi kemajuan masyarakat.

Nilai luhur inilah yang diadopsi Bank Jateng agar orientasi lembaga tidak sekadar bertumpu pada profitabilitas bisnis, melainkan pada tanggung jawab sosial mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang bertindak sebagai pembicara kunci menegaskan BPD harus hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan dan jeritan akses permodalan bagi masyarakat pelaku usaha kelas bawah.

Luthfi memaparkan denyut nadi ekonomi daerah ditopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM dengan 3,2 juta di antaranya di level mikro, sehingga akses terhadap Kredit Usaha Rakyat dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial sebagai benteng pelindung dari pinjaman ilegal.

"Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik," ujar Ahmad Luthfi.

Selain urusan modal, Gubernur juga menyoroti peran strategis perbankan daerah dan BUMD yang harus agresif dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga komoditas pangan utama dari gejolak pasar.

Ia menambahkan bahwa misi besar menjaga ketahanan pangan tersebut mustahil berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI Prof. M. Mas’ud Said mengungkapkan fakta bahwa BPD saat ini telah menjelma menjadi raksasa keuangan nasional dengan total aset konsolidasi hampir mencapai Rp1.100 triliun atau setara dengan 10 persen dari total aset perbankan nasional.

"Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah surutnya dukungan fiskal pusat," tegasnya.

Guna memastikan langkah taktis tersebut, FKDK BPDSI bersama Bank Jateng berkomitmen penuh menyelaraskan langkah operasional lembaga dengan Roadmap Penguatan BPD Tahun 2024–2027 yang telah ditetapkan oleh OJK.

Dalam kesempatan musyawarah nasional tersebut, forum secara resmi menetapkan Komisaris Utama Independen Bank Jateng Adnas sebagai Ketua Umum FKDK BPDSI yang baru untuk memimpin roda organisasi ke depan.

Susunan pengurus pusat juga menetapkan Anang Basuki, Ali Baham Temongmere, dan Manar Fuadi sebagai Wakil Ketua, didampingi M. Gaussyah selaku Sekretaris Umum serta Rudie Kusmayadi sebagai Wakil Sekretaris.

Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Adi Sulistyowati bersama Anis Mudjahid Akbar sebagai Wakil Bendahara, dilengkapi jajaran kepala bidang profesi, hukum, organisasi, serta koordinator wilayah Barat, Tengah, dan Timur.

Munas FKDK BPDSI ini juga membentuk Dewan Penasehat organisasi yang diisi oleh tokoh-tokoh senior perbankan nasional, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai perwakilan anggota kehormatan.