DPR : Penyesuaian harga Pertamax pertimbangkan kondisi masyarakat

Senin, 15 Juni 2026 13:17 WIB

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Jalan Veteran, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan penyesuaian harga Pertamax sebagai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, sementara pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia menilai publik perlu memahami bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi yang digunakan mayoritas masyarakat.

"Pemerintah hingga saat ini tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global," ujar Andre dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, berdasarkan laporan Investortrust, sekitar 20 hingga 23 persen konsumsi bensin kendaraan di Indonesia saat ini berasal dari BBM nonsubsidi. Sementara itu, sekitar 77 hingga 80 persen masih menggunakan BBM bersubsidi, terutama Pertalite.

Karena itu, ia menilai anggapan bahwa pemerintah menaikkan seluruh jenis BBM tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Andre menegaskan bahwa pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, melainkan hanya melakukan penyesuaian pada BBM nonsubsidi.

"Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap bersama rakyat dan menjaga kebutuhan masyarakat luas," kata pimpinan komisi DPR yang membidangi perdagangan, koperasi, BUMN, investasi, dan pengawasan persaingan usaha tersebut.

Andre menjelaskan harga BBM nonsubsidi pada dasarnya sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak dunia dan perkembangan geopolitik internasional.

Dalam kondisi tersebut, menurut dia, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menahan harga BBM nonsubsidi karena dapat membebani keuangan negara.

Meski demikian, ia berpendapat penyesuaian harga Pertamax dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan kebutuhan konsumen pengguna BBM nonsubsidi.

"Harga BBM nonsubsidi tidak bisa terus ditahan karena mengikuti perkembangan harga minyak dunia, namun pemerintah tetap memperhatikan kepentingan rakyat dalam menentukan harga yang berlaku," ujar Andre.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat melihat persoalan harga BBM secara lebih utuh dengan mempertimbangkan kondisi global dan kebijakan perlindungan yang tetap diberikan pemerintah melalui BBM bersubsidi.

Menurut dia, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Yang terpenting, pemerintah tetap menjaga agar harga BBM bersubsidi tidak naik dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional," katanya.

Harga Pertamax (RON 92) saat ini adalah Rp16.250 per liter untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kenaikan harga ini resmi berlaku sejak hari Rabu (10/6) mulai pukul 00.00 WIB.

Naik sebesar Rp3.950 per liter dari harga sebelumnya yang stabil di angka Rp12.300 per liter.

Besaran Kenaikan: Naik sebesar Rp3.950 per liter dari harga sebelumnya yang stabil di angka Rp12.300 per liter.

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian untuk mengikuti lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Pemerintah sebelumnya sempat menahan harga ini selama beberapa bulan agar tidak naik.

BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax Green 95 ikut melonjak dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo bertahan di angka Rp20.750 per liter.

Namun, untuk BBM bersubsidi tetap sehingga harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, begitu juga dengan Biosolar yang bertahan di Rp6.800 per liter.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ini kata Komisi VI DPR terkait penyesuaian harga Pertamax