
Bupati Bantul: Sensus Ekonomi penting sebagai dasar penentu kebijakan

Yogyakarta (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan agenda besar dan strategis yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam menentukan berbagai kebijakan strategis.
"Sensus ekonomi merupakan hajat yang besar dan strategis. Seluruh warga akan didatangi petugas untuk melakukan pendataan terkait kondisi perekonomian mereka," kata Halim di Yogyakarta, Jumat.
Ia menyebut sekitar 500 ribu keluarga nantinya akan didatangi petugas sensus di rumah masing-masing.
"Saya berpesan kepada seluruh warga agar memberikan jawaban yang objektif dan sejujur-jujurnya sehingga diperoleh informasi yang akurat," ujarnya.
Halim menegaskan hasil SE 2026 sangat dibutuhkan Pemkab Bantul sebagai dasar dan bukti pendukung dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah.
Baca juga: BPS terjunkan 4.082 petugas untuk pendataan Sensus Ekonomi di DIY
Baca juga: Wakil Kepala BPS: Data Sensus Ekonomi bukan untuk kepentingan pajak
"Misalnya program pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kebijakan investasi, hingga kebijakan ekonomi makro di tingkat daerah," jelasnya.
Menurut dia, hasil sensus juga sangat mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang kini menerapkan pendekatan berbasis bukti.
"Informasi yang akurat dapat meminimalkan adanya fasilitas yang salah sasaran," kata Halim.
Ia menambahkan, sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan tingkat keakuratan datanya sangat ditentukan oleh jawaban yang jujur dari para responden.
"Hasil sensus dapat menentukan dampak dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah," ujarnya.
Di sisi lain, Halim juga meminta para petugas lapangan menyampaikan pertanyaan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
"Terjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh warga," kata Halim.
Pewarta : Agung Dwi Prakoso
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
