Pakar UGM: Harga keekonomian BBM tak hanya dipengaruhi minyak mentah

Selasa, 23 Juni 2026 19:16 WIB

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax ke tangki sepeda motor di SPBU Batu Anteru, Ternate, Maluku Utara, Rabu (10/6/2026). (ANTARA FOTO/Andri Saputra)

Yogyakarta (ANTARA) - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Denni Puspa Purbasari menyatakan harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) selain ditentukan harga minyak mentah dunia, juga dipengaruhi komponen lain seperti biaya produksi, distribusi, serta pajak.

"Komponen harga BBM tidak hanya minyak mentah, tetapi juga biaya produksi, distribusi, pajak, dan lain-lain. Yang tahu perhitungan detailnya Pertamina," kata Denni pada kegiatan Bincang Pakar dengan topik "Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS" secara daring di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, penyesuaian harga Pertamax memang menjadi perhatian masyarakat, namun BBM tersebut pada dasarnya memang tidak bersubsidi sehingga harga jualnya semestinya mengikuti mekanisme pasar.

Akan tetapi, apakah kenaikan harga Pertamax sekarang ini sudah sesuai kenaikan harga keekonomiannya, Denni mengatakan struktur pasar BBM Indonesia yang belum sepenuhnya kompetitif tidak dapat menginformasikan hal tersebut.

Meski demikian, pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons kondisi eksternal yang penuh tekanan mulai dari ketidakpastian pergerakan suku bunga negara maju hingga risiko gejolak pasar keuangan dunia.

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat situasi ekonomi domestik dan tidak melahirkan regulasi baru yang membingungkan pelaku usaha maupun masyarakat.

"Jangan sampai regulasi banyak dikeluarkan, aturannya tidak bisa ditemukan di situs resmi pemerintah, proses pembentukannya kurang konsultasi dengan para stakeholder, dan implementasinya mendadak. Ini membuat masyarakat maupun dunia usaha tiba-tiba tarik rem," katanya.

Sementara itu, staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM lainnya, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi memberikan tekanan cukup besar terhadap kelompok kelas menengah, khususnya kelompok vulnerable middle class yang belum memiliki perlindungan sosial yang kuat.

Menurut dia, kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, dan meningkatnya berbagai beban pengeluaran semakin mempersempit ruang konsumsi rumah tangga.

"Ini menjadi beban yang cukup berat bagi kelompok kelas menengah rentan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bahkan dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, termasuk potensi adopsi kendaraan listrik bagi sebagian kelompok," katanya.

Pihaknya menilai, opsi yang dapat dilakukan untuk menjaga APBN tanpa mengorbankan masyarakat kelas menengah bawah adalah dengan melakukan evaluasi terhadap program-program prioritas yang nilainya besar tetapi dampaknya belum terlalu jelas dirasakan.