Pemkab Gunungkidul sigap mitigasi dampak El Nino

Rabu, 24 Juni 2026 21:04 WIB

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih (tiga dari kiri) bersama para pemangku kebijakan lintas sektor di Gunungkidul menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait kesiapsiagaan menghadapi El Nino 2026 di Hotel Santika, Gunungkidul, Yogyakarta, Rabu (24/6).(ANTARA/HO-Pemkab Gunungkidul

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul bergerak cepat mengantisipasi potensi inflasi dan krisis pangan dengan menyiapkan serangkaian langkah mitigasi akibat ancaman El Nino dan kemarau tahun ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan salah satu upaya yang telah dilakukan adalah menggelar koordinasi strategis dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut atas penetapan status kekeringan meteorologi melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 144/KPTS/2026.

"Tujuan koordinasi ini untuk merumuskan langkah antisipasi terhadap ancaman El Nino dan bencana meteorologi kekeringan yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok," kata Sri Suhartanta, di Gunungkidul, Rabu.

Ia mengatakan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini diproyeksikan menurunkan produksi pangan secara signifikan serta mengurangi debit air.

"Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan pasokan pangan masyarakat serta pasokan air untuk jaringan irigasi maupun kebutuhan air bersih," katanya.

Meski demikian, lanjut dia, Pemkab Gunungkidul memastikan kondisi ekonomi daerah saat ini masih sangat terkendali dengan angka inflasi Mei 2026, tercatat sebesar 2,59 persen atau masih stabil berada di dalam rentang target sasaran inflasi nasional (2,5 persen plus minus 1 persen).

Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang secara konsisten memberikan andil inflasi di DIY sepanjang 2025 hingga 2026, seperti cabai rawit, tomat, beras, buncis, dan daging ayam ras juga terus menjadi perhatian.

"Siklus inflasi cabai rawit mencapai rata-rata 18,32 persen pada bulan Juni dalam dua tahun terakhir, sementara tomat berada di angka 7,62 persen," kata Sri Suhartanta.

Untuk mempertahankan tren positif tersebut, katanya, Pemkab Gunungkidul bersama Bank Indonesia Perwakilan DIY, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bulog telah menyepakati sejumlah langkah strategis sebagai upaya pengendalian inflasi.

Sejumlah langkah konkret antara lain, dengan menyelenggarakan pasar murah yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk menjaga stabilitas harga di masyarakat.

"Ketahanan pangan daerah melalui penerapan Good Agricultural Practices, stimulus fiskal untuk subsidi transportasi, serta optimisme dari puncak panen cabai yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September juga diandalkan untuk menahan inflasi," katanya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan pihaknya telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai salah satu langkah menghadapi tantangan ekonomi dan fenomena iklim, terutama pada sektor pertanian dan ketersediaan pangan.

"Pemetaan wilayah rawan dan penguatan sistem peringatan dini telah kami lakukan," kata Endah.

Ia menjelaskan sebagai solusi langsung, Pemkab Gunungkidul telah menyediakan bantuan penampungan air berkapasitas 5.000 liter bagi masyarakat untuk mengurangi beban belanja air bersih di wilayah yang selama ini masih harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami melakukan optimalisasi pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan sumur air dangkal, pompanisasi, serta penggunaan varietas tanaman yang tahan kering," katanya.

Selain persoalan kekeringan, Pemkab Gunungkidul juga memprioritaskan pengendalian inflasi dengan fokus pengawasan pada komoditas pangan seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras yang rentan mengalami tekanan harga selama musim kemarau.

"Komoditas seperti cabai dan bawang merah sering kali menjadi penyumbang inflasi meskipun hasil panen lokal melimpah," kata Endah.

Menurut dia, kondisi tersebut disebabkan oleh sistem penjualan petani yang cenderung melepas seluruh hasil panen kepada pihak swasta atau pengepul luar daerah demi menghindari risiko pembusukan, sehingga stok lokal menjadi menipis.

"Pengendalian inflasi memerlukan sinergi yang kuat, respons yang cepat, dan komitmen bersama agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak ekonomi," katanya.