Eko Suwanto minta pelatihan manajer KDMP dievaluasi usai lima peserta wafat

Senin, 29 Juni 2026 20:29 WIB

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto. ANTARA/HO-Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto meminta penghentian sementara dan evaluasi menyeluruh pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menyusul wafatnya lima peserta pelatihan di Yogyakarta.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara-saudara kita yang mengikuti Latsar (latihan dasar) Manajer KDMP. Semoga amal ibadahnya diterima Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata Eko Suwanto, di Yogyakarta, Senin (29/6/2026).

Eko Suwanto menegaskan keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama penyelenggara.

"Kami minta kegiatan ini dihentikan dan dievaluasi. Keselamatan peserta harus menjadi unsur utama yang dipastikan, jangan sampai ada lagi korban meninggal," ujarnya.

Menurut dia evaluasi mencakup standar rekrutmen peserta, metode pelatihan, kurikulum, kompetensi instruktur, sarana prasarana, hingga dukungan layanan kesehatan selama pelatihan.

Eko menyebut proses seleksi semestinya diawali pemeriksaan kesehatan lengkap, termasuk penelusuran riwayat penyakit.

"Ada peserta dengan catatan henti jantung. Ini harus didalami, apakah sebelum pelatihan dilakukan tes kesehatan, apakah selama pelatihan juga ada pemeriksaan kesehatan," katanya.

Politisi yang juga alumni Lemhannas itu menilai metode pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan calon manajer koperasi, tanpa mengabaikan kondisi fisik peserta.

"Materi pembentukan karakter dan kedisiplinan harus disesuaikan. Jangan metode latihan sepak bola dipakai untuk panjat tebing," ujarnya.

Selain evaluasi internal, Eko Suwanto meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi terbuka dan berkeadilan atas peristiwa tersebut.

Ia juga menekankan penyelenggara harus bertanggung jawab secara hukum jika standar keselamatan pelatihan tidak dipenuhi.

"Dalam standar pelatihan yang mengedepankan keselamatan, luka saja tidak boleh, apalagi meninggal. Maka harus ada pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Ini penting sebagai koreksi dan evaluasi terhadap program-program pemerintah," katanya.