
Pemerintah susun proyeksi biaya haji 2027 dan diupayakan tetap ringan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyusun proyeksi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 Hijriah/2027 Masehi di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan meskipun sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji diperkirakan mengalami kenaikan, pemerintah memastikan beban biaya yang dibayarkan jamaah akan tetap diupayakan lebih ringan sesuai arahan Presiden.
“Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat,” ujar Dahnil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dahnil menjelaskan kenaikan BPIH dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik, inflasi internasional, hingga kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang berdampak langsung terhadap biaya layanan haji.
Selain itu, sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan, mulai dari biaya penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan.
“Pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan kategori D sehingga seluruh pelayanan meningkat ke kategori C, yang otomatis meningkatkan biaya pelayanan haji,” ujar Dahnil.
Selain kenaikan biaya avtur yang berpengaruh terhadap tarif penerbangan, meningkatnya harga barang dan jasa di Arab Saudi juga menjadi faktor penting dalam penyusunan proyeksi biaya haji tahun depan.
Baca juga: KPK memantau perkembangan kondisi kesehatan Yaqut Cholil Qoumas di RS Polri
Baca juga: Menhaj: Ekosistem perhajian harus tumbuh dalam visi yang sama
Pewarta : Asep Firmansyah
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
