Kemenkes : kemandirian produksi alkes berhasil hemat anggaran negara

Selasa, 30 Juni 2026 12:18 WIB

Tangkapan layar - Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam ASEAN–Japan Medical Devices Regulatory Symposium 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6/2026). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memaparkan keberhasilan transformasi kesehatan nasional dalam menekan angka impor alat kesehatan (alkes), melalui kemandirian, penguatan kapasitas produksi dan inovasi di dalam negeri.

"Dalam hanya tiga tahun, industri lokal Indonesia mengembangkan alat endoskop, termasuk endoskop portabel yang dibangun untuk area terpencil. Tahun depan, kami juga akan mengembangkan CT Scan pertama buatan lokal melalui transfer teknologi," kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam ASEAN–Japan Medical Devices Regulatory Symposium 2026 di Jakarta, Selasa.

Rizka memaparkan langkah kemandirian tersebut membuahkan hasil nyata. Pada tahun 2025 lalu, tingkat ketergantungan terhadap alat endoskop impor berhasil diturunkan dari 100 persen menjadi 84 persen, yang sekaligus menghemat pengeluaran negara hingga 5,75 juta dolar AS.

Lebih dari sekadar substitusi impor, ia juga mendorong agar kawasan ASEAN yang memiliki lebih dari 680 juta penduduk dengan total ekonomi mencapai 3,8 triliun dolar AS, tidak hanya menjadi pasar, tetapi harus bertransformasi menjadi pusat inovasi dan manufaktur alkes global.

Sementara Direktur Eksekutif Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) Jepang, Hiraiwa Masaru, menyatakan harmonisasi standar dan peraturan internasional memegang peranan yang sangat penting untuk mengurangi hambatan perniagaan.

Baca juga: PMI DIY terima hibah alat medis Rp3,3 miliar untuk tingkatkan layanan

Ia menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendampingi ASEAN dalam meningkatkan kapasitas regulasi dan manajemen mutu agar selaras dengan standar global.

"Pemenuhan peraturan internasional dan standar membantu penilaian penjualan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien melalui ujian pascapasar (post-market) dan pengurusan kualitas peralatan," ujar Hiraiwa.

Merespons kolaborasi strategis antara pemerintah Indonesia, Jepang, dan kawasan ASEAN tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Prof. Mahmud Subandriyo, mengingatkan ekosistem kesehatan yang kuat juga membutuhkan pilar riset akademis yang kokoh.

Selaku penyelenggara kegiatan, UI berharap kemitraan antara pemerintah, otoritas regulasi, perguruan tinggi, dan industri dapat menciptakan jaringan nilai regional yang tangguh, di mana setiap kemajuan teknologi medis selalu berlabuh pada jaminan keselamatan masyarakat luas.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes : kemandirian produksi alkes berhasil hemat anggaran negara