DJPb: Kinerja APBN di DIY solid jaga momentum pertumbuhan ekonomi

Kamis, 2 Juli 2026 18:20 WIB

Kantor DJPb DIY. ANTARA/HO-Humas DJPb DIY

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah tersebut hingga 31 Mei 2026 tetap terjaga dengan solid yang dilakukan sebagai upaya konkret menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan ketidakpastian global.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY Juli Kestijanti di Sleman, Kamis, menyatakan APBN terus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional di DIY.

"Capaian hingga akhir Mei menunjukkan kinerja APBN di DIY tetap dalam koridor pengelolaan fiskal yang sehat, yang dirancang untuk mendukung akselerasi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah," kata Juli.

DJPb mencatat, realisasi belanja negara di DIY hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp7.646,09 miliar atau sekitar 39,12 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp19.545,25 miliar.

Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp3.997,55 miliar atau tumbuh 22,68 persen secara nominal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan belanja modal yang tumbuh signifikan sebesar 217,20 persen. Selain itu, belanja pegawai tumbuh 15,95 persen dan belanja barang meningkat 7,87 persen yang mencerminkan naiknya aktivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Mei telah mencapai Rp3.648,54 miliar atau 44,73 persen dari alokasi yang ditetapkan, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Keistimewaan (Danais), Dana Desa, serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Dari sisi pendapatan, kata Juli, realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.980,43 miliar atau 36,58 persen dari target, dengan berkontribusi sebesar Rp2.760,92 miliar atau tumbuh 13,97 persen (yoy), yang didorong kuat oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 52,85 persen.

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,66 persen dengan realisasi Rp1.219,52 miliar, namun untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, terjadi kontraksi sebesar 6,80 persen meskipun bea masuk tetap mencatatkan pertumbuhan positif 21 persen.

Juli menegaskan pemerintah terus mengoptimalkan belanja tematik guna mendorong pembangunan yang inklusif, dimana dukungan APBN telah diarahkan ke berbagai sektor krusial, di antaranya ketahanan pangan.

Dia mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan pangan murah, identifikasi penyakit hewan, hingga pembangunan prasarana pertanian, serta infrastruktur krusial seperti Bendungan Bener, "groundsill" Sungai Srandakan, preservasi jalan koridor logistik, serta prasarana pengendalian banjir.

Di sektor kesehatan dan pendidikan, APBN diwujudkan melalui pembangunan laboratorium pengawasan obat dan makanan serta penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), rehabilitasi sarana pendidikan tinggi, pengembangan teknologi nuklir, serta penyaluran bantuan pendidikan seperti BOS dan BOP PAUD.

"Pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah. Kami berkomitmen agar manfaat APBN dapat semakin dirasakan oleh masyarakat, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Juli.