BKN: Penguatan ASN penting dukung kemandirian fiskal daerah

Minggu, 5 Juli 2026 19:46 WIB

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof Zudan Arif Fakrulloh. (ANTARA/Dedy Azis)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah.

"Sekitar 33 persen dari total 6,7 juta aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu merespons perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi. ," kata Zudan berdasarkan keterangan resmi diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan Kepala BKN itu dikemukakan dalam Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis (2/7).

Forum Apkasi bertajuk "Mendorong Kemandirian Fiskal Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah" itu mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi menjaga pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Menurut dia, BKN terus memperkuat kualitas aparatur melalui percepatan layanan mutasi ASN serta penyediaan layanan profiling kompetensi secara gratis.

"BKN telah memangkas proses mutasi ASN menjadi lima hari kerja dan menyediakan layanan profiling kompetensi secara gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat sepanjang 2026," ujarnya.

Penguatan kapasitas aparatur dinilai penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien.

Dalam forum yang sama, ekonom senior sekaligus pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini menilai pemerintah daerah perlu menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi baru di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Menurut Hendri, tekanan ekonomi global dan ketidakpastian perdagangan internasional menuntut kepala daerah tidak lagi cukup berperan sebagai pengelola anggaran, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi wilayah, kolaborasi dengan dunia usaha, serta penciptaan sumber pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif.

"Kita melihat pemerintah kini menuju ke re-sentralisasi sampai masa kepresidenan 2029. Karena itu, daerah memerlukan pendekatan baru. Pemimpin daerah kini bukan hanya mengatur PAD, tetapi juga mencari cara bagaimana menciptakan lapangan kerja dan produktivitas lebih tinggi tanpa bersandar pada APBD," ucap Hendri.

Ia menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu berjalan seiring dengan penciptaan aktivitas ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Karena itu, ia mengusulkan konsep dual engine economy atau ekonomi bermesin ganda yang mengintegrasikan kekuatan birokrasi pemerintah dengan aktivitas bisnis sosial.

Melalui pendekatan tersebut, lanjutnya, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga menjadi katalis yang membuka ruang tumbuh bagi kegiatan ekonomi produktif dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, inovasi pembiayaan juga dapat dilakukan melalui digitalisasi layanan rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebocoran anggaran.

Selain itu, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dana diaspora serta membangun kerja sama dengan lembaga donor internasional guna mendukung program pembangunan yang berdampak ekonomi dan sosial.

Sejumlah kepala daerah dalam forum tersebut juga membagikan berbagai praktik untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan pemerintah daerah menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan publik.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru juga dinilai terbuka melalui optimalisasi aset daerah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Liana Trisnawati mengatakan terdapat 441 pelabuhan pengumpan regional yang belum dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten.

Menurut dia, aset tersebut berpotensi menjadi sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi komoditas, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal apabila dikelola sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo Wibowo mengatakan pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi melalui ekosistem bisnis yang tepat sehingga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong berkembangnya ekonomi sirkular di berbagai daerah.

Berbagai pendekatan tersebut menunjukkan pemerintah daerah mulai mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan kapasitas aparatur, kolaborasi dengan sektor swasta, digitalisasi layanan publik, optimalisasi aset, serta pengembangan ekonomi sirkular guna memperkuat kemandirian fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKN: Penguatan ASN penting dukung kemandirian fiskal daerah