Pemerintah percepat pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo

Selasa, 7 Juli 2026 06:00 WIB

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, DIY. ANTARA/Sutarmi

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai upaya menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi kelompok masyarakat istimewa atau prasejahtera, salah satunya Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf di Kulon Progo, Senin, mengatakan akselerasi pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral.

Hingga 2026, sebanyak 104 gedung permanen telah dibangun di berbagai daerah, melengkapi 166 sekolah rintisan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

"Salah satu gedung permanen yang baru rampung berada di DIY, yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah DIY. Ini adalah simbol kerja sama. Gedung permanen ini dibangun oleh Kementerian PU dengan target selesai dalam waktu kurang dari enam bulan. Tahun ini, kita menerima lebih dari 300 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas total yang akan ditingkatkan hingga 1.000 siswa," kata Saifullah Yusuf.

Untuk membentuk karakter siswa, kata dia, Sekolah Rakyat menerapkan masa matrikulasi selama tiga bulan sebagai pendamping Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Program ini diperkuat dengan pelibatan 2.000 Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian melalui program "Taruna Bhakti".

Dalam program tersebut, setiap sekolah akan didampingi oleh lima Taruna Akmil dan lima Taruna Polri.

Baca juga: Mensos minta Kepala Sekolah Rakyat junjung empati dan integritas

Mereka berperan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan pembiasaan baik, seperti manajemen waktu, kebersihan diri dan lingkungan, hingga pengorganisasian barang pribadi.

"Kita harapkan siswa belajar hal-hal baik dari kedisiplinan para taruna. Ini adalah proses adaptasi agar siswa Sekolah Rakyat dapat menemukan potensi dan bakat terbaik mereka," ujarnya.

Saifullah mengatakan Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah umum. Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran terbuka.

Gus Ipul menegaskan bahwa program ini menggunakan skema penjangkauan berbasis data yang melibatkan pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, serta tokoh masyarakat.

Data calon siswa kemudian melalui mekanisme pleno untuk ditetapkan oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, tergantung pada penyediaan lahan. Hal ini menjamin bahwa akses pendidikan benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan dengan sistem rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah menargetkan perluasan alokasi siswa secara signifikan setiap tahunnya. Jika tahun lalu menampung 15.000 siswa, tahun ini target dinaikkan menjadi lebih dari 30.000 siswa.

"Target kami, pada akhir tahun 2029, sekolah ini mampu menampung lebih dari 800.000 siswa di seluruh Indonesia. Dengan setiap kabupaten/kota memiliki gedung permanen berkapasitas 2.000 siswa, kita optimistis dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif," katanya.

Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyambut baik dan bersyukur atas kepastian operasional Sekolah Rakyat di Kulon Progo pada tahun ajaran ini. Rapat konsolidasi yang mengumpulkan calon kepala sekolah, guru, murid, beserta wali murid dinilai memberikan kejelasan masa depan pendidikan anak-anak di Kulon Progo.

Menanggapi arahan Mensos terkait pemenuhan fasilitas atau tenaga pendukung yang sekiranya masih kurang, Ambar menyatakan komitmen penuh jajaran pemerintah daerah untuk berkolaborasi. Ia mengusulkan agar operasional teknis sekolah turut memberdayakan warga sekitar.

Menurut Ambar, pelibatan warga lokal sangat penting, karena mereka lebih memahami situasi dan kondisi wilayah setempat, sekaligus dapat memberikan dampak perputaran ekonomi yang positif bagi lingkungan sekitar sekolah sejak awal beroperasi.

"Kami dari pemerintah daerah akan selalu berkolaborasi dan berkoordinasi terkait dengan kekurangan tersebut, termasuk ke depan, kami ingin mengusulkan untuk posisi security, office boy, dan segala macamnya kalau bisa mohon melibatkan masyarakat sekitar, khususnya di Kabupaten Kulon Progo," ungkap Ambar Purwoko.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah percepat pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo