Legislator dukung Danantara bongkar dugaan fraud di PT Pos Indonesia

Rabu, 8 Juli 2026 12:23 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membongkar dugaan fraud atau kecurangan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).

"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujar anggota DPR yang membidangi badan usaha milik negara tersebut, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dia juga mendukung langkah Danantara untuk membongkar dugaan fraud karena PT Pos Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional.

Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, lanjut dia, PT Pos Indonesia memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan ekonomi digital.

"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel," katanya.

Oleh sebab itu, Rivqy mengatakan langkah Danantara dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Namun, dia mengingatkan Danantara agar evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia tetap dilakukan untuk membuat perusahaan tersebut kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita," katanya mengingatkan

Baca juga: DPR: KPK harus pastikan tidak ada spekulasi gratifikasi Menhut

Rivqy memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing nasional.

"Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Rohan Hafas dalam keterangan resmi pada 3 Juli 2026, menyatakan pihaknya akan menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos Indonesia setelah Daud Joseph mundur dari jabatan Direktur Utama.

Selama tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph untuk memimpin proses pembenahan PT Pos Indonesia melalui due diligence atau uji tuntas menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, serta organisasi perusahaan.

Berdasarkan hasil asesmen, Rohan mengungkapkan Daud Joseph menyampaikan PT Pos Indonesia memerlukan perubahan yang menyeluruh dan fundamental.

Selain itu, Danantara menemukan persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Salah satunya berupa dugaan rekayasa keuangan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator dukung Danantara bongkar dugaan fraud di PT Pos Indonesia