KAI 2026 di Jogja: YPIA dorong pemerintah percepat regulasi terkait AI

Kamis, 9 Juli 2026 21:06 WIB

Ketua Umum YPIA Setyanto Santosa (empat kiri), di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026). ANTARA/Nur Istibsaroh

Yogyakarta (ANTARA) - Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) selama dua hari, 8-9 Juli di Yogyakarta menghasilkan kesepahaman bersama untuk mendorong pemerintah dan regulator mempercepat pembentukan regulasi komprehensif terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Belum ada aturan artificial intelligence. Jika AI salah, siapa penanggung jawabnya belum ada, karena belum ada aturannya. Kami mengimbau segera dibuat aturan tata kelolanya," kata Ketua Umum YPIA Setyanto Santosa, di Yogyakarta, Kamis (9/7/2026).

Setyanto mengakui pembentukan regulasi terkait AI agar mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan publik, tidak dapat serta merta terwujud, namun ia berharap bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan.

"AI ibarat pisau, bisa bermanfaat tetapi juga bisa juga berbahaya. Jadi buka sekadar menguasai teknologi, tetapi bagaimana memastikannya digunakan secara tanggung jawab melalui tata kelola yang baik," katanya.

Dalam Konferensi Auditor Internal (KAI) Tahun 2026 bertema Governance 5.0: Redefining Board Oversight and Internal Audit in a Digital-First Era tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan pakar teknologi itu menghasilkan "Kesepakatan Yogyakarta 2026" yang menyerukan transformasi tata kelola organisasi menuju era Governance 5.0.

Ia menyebutkan hasil KAI 2026 di antaranya, transformasi digital bukan lagi sekadar proyek teknologi informasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi organisasi dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh jajaran manajemen.

"Artificial Intelligence harus digunakan secara bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diaudit, dan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Budaya integritas merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang dipercaya," katanya.

Peserta konferensi, tambahnya, berpandangan bahwa kualitas tata kelola sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan kualitas pengambilan keputusan dan sepakat bahwa Indonesia perlu mengembangkan Governance 5.0.